GILANGNEWS.COM - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan peninjauan kembali alias judicial review atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ke Mahkamah Agung. Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta MA membatalkan Perpres tersebut.
"Saya hari ini mengatas namakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan uji materi terhadap Peraturan Presiden no 42 tahun 2018 yang isinya Hak keuangan dewan pengarah BPIP. Kami minta ke MA membatalkan khususnya yaitu hak keuangan BPIP," kata Boyamin di Gedung MA, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (31/5).
Pihaknya menggugat Perpres tersebut karena keuangan atau gaji seharusnya hanya untuk kepala BPIP, Yudi Latief. Kemudian, jajaran staf dari posisi deputi hingga bagian bawah di BPIP hanya bersifat fungsional.