MUI Perbolehkan Vaksin MR yang Kontroversial

Selasa, 21 Agustus 2018 | 10:09:04 WIB

Sekretaris Komisi Fatwa MUI KH. Asrorun Ni'am Sholeh.

GILANGNEWS.COM - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan memperbolehkan vaksin Measless Rubella (MR) meski vaksin produksi Serum Institute of India (SII) dalam proses produksinya menggunakan bahan yang mengandung babi.

Fatwa itu setelah melalui proses pembahasan yang panjang sejak Jumat (17/08) pekan lalu dan Senin (20/08) malam.

Dilansir dari laman resmi MUI, Fatwa tersebut tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk SII (Serum Institute of India) Untuk Imunisasi.

Baca Juga Bom Bunuh Diri Meledak di Makassar, Pimpinan DPRD Pekanbaru Minta Polri Jaga Ketat Rumah Ibadah

Dalam poin kedua fatwa tersebut dinyatakan, "Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi".

Sementara pada poin ketiga fatwa tersebut disebutkan bahwa penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar'iyyah).

"Pertama, terdapat kondisi keterpaksaan (dlarurat syar'iiyah), kedua belum ditemukannya vaksin MR yang halal dan suci," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI KH. Asrorun Ni'am Sholeh di Gedung MUI Pusat, Jakarta Senin (20/8) malam.

"Ketiga, ada keterangan ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum vaksin halal, " imbuhnya.

Ni'am menyatakan hukum vaksin MR akan kembali haram jika sudah ditemukan vaksin serupa yang halal dan suci. Atas dasar itu ia menyatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan harus menjamin tersedianya vaksin halal guna kepentingan masyarakat Indonesia.

Selain pertimbangan kesehatan, Ni'am mengatakan pemerintah juga perlu memerhatikan aspek keagamaan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga masyarakat merasa aman.

"Pemerintah harus menjadikan pertimbangan kegamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan, " tambahnya.

Selain itu, Kiai Ni'am sebagai perwakilan komisi fatwa MUI meminta produsen vaksin MR yaitu SII berupaya untuk menyediakan produk vaksin halal serta mensertifikasi produk tersebut sesuai dengan UU Jaminan Produk Halal (JPH).

"Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal." pungkasnya.

MUI Perbolehkan Vaksin MR yang Kontroversial

Berita Lainnya

Alumni APDN Pekanbaru Purna Bhakti Bantu Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Agam

Banjir Bandang (Galodo) Rusak Jembatan Silaiang, Jalan Padang–Padang Panjang Lumpuh

Longsor Tutup Jalan di Kelok 9, Akses Riau–Sumbar Kini Kembali Lancar

Jadwal Bola Malam Ini, 29-30 Agustus 2025: Ada Duel Timnas Indonesia

Ahmad Sahroni Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR, NasDem Sebut Rotasi Rutin

Riau Raih Predikat Sangat Tinggi dalam Indeks Kepatuhan Produk Hukum Daerah 2025

Terkini

APBN Regional Riau Akhir 2025 Defisit Rp5,6 Triliun, Turun Dibanding Tahun Lalu

DPRD Pekanbaru Minta THM Tutup Selama Ramadan 2026, Pemko Diminta Terbitkan Surat Edaran

Polda Riau Amankan 9 Tersangka Kasus TNTN, Perusakan Satgas PKH dan Perambahan Lahan

DPRD Pekanbaru Minta Polisi Blokir Habis Situs Judi Online, Demi Lindungi Generasi Muda

Pemko Pekanbaru Koordinasi dengan Pemprov Riau Perbaiki Jalan Sudirman Ujung yang Rusak

Aipda BS Di-PTDH Polda Riau Usai Terbukti Langgar Kode Etik, Kasus Rp354 Juta Tetap Diproses Pidana

Pemprov Riau Kantongi Pertek BKN, Pelantikan 15 Pejabat Eselon II Tinggal Tunggu Izin Mendagri

Curva Nord 1955 Rayakan HUT ke-14, Gelar Road to Begaduh Championship di Pekanbaru

Rumah di Baliview Pekanbaru Jadi Lokasi Pesta Narkoba, Polisi Amankan 6 Pria dan 2 Wanita

Muflihun Gugat Polisi ke PN Pekanbaru, Tuntut Rp15 Miliar atas Penyitaan Rumah dan Apartemen