GILANGNEWS.COM - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Soleman B. Ponto mengatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden yang terus disuarakan sejumlah kelompok berpotensi makar alias menjatuhkan pemerintah yang sah.
Ponto menyebut potensi makar itu muncul karena gerakan di sejumlah daerah ini menimbulkan gesekan.
"Bisa disimpulkan, bahwa gerakan ganti presiden ini punya potensi untuk menjadi makar, potensi," kata Ponto dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9).
Ponto menyatakan gerakan kampanye #2019GantiPresiden menjadi pembenaran dan memunculkan benturan dengan kelompok masyarakat yang tak sepakat dengan gerakan itu. Pihak kepolisian, kata Ponto harus mengambil tindakan tegas untuk mencegah benturan tersebut.
Menurut pensiunan jenderal bintang dua Angkatan Laut (AL) itu, terdapat dua cara yang bisa diambil pemerintah dalam mencegah #2019GantiPresiden, yakni secara hukum atau di luar hukum.
"Kalau mereka memutuskan by law maka mau tidak mau, suka tidak suka, aturan-aturan hukum yang akan dipakai agar supaya benturan kedua kubu ini tidak terjadi," ujarnya.
Ponto menyebut cara-cara di luar hukum dalam mengatasi gerakan ganti presidenpernah dilakukan pada pemerintahan Orde Baru.
Gerakan Omong Kosong
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens gerakan #2019GantiPresiden ini muncul dari kelompok-kelompok yang memanfatkan ruang demokrasi di Indonesia.
Kelompok ini, kata Boni menggunakan demokrasi sebagai kuda troya untuk memperjuangkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
"Memanfaatkan demokrasi sebagai kuda troya untuk memperjuangkan ideologi-ideologi yang justru bertentangan dengan ideologi negara, yaitu Pancasila," kata Boni di lokasi yang sama.
Boni mengklaim tak mempermasalahkan gerakan untuk menyampaikan aspirasi maupun pendapatnya. Namun, Boni menekankan pada motif dan dalang di balik gerakan #2019GantiPresiden yang digawangi politikus PKS Mardani Ali Sera, Neno Warisman, hingga Ahmad Dani.
"Motifnya ini kan bukan hanya menggantikan Jokowi tetapi ingin menetapkan dasar-dasar syariah ke dalam sistem pemerintahan negara ini, ke dalam praktik politik," tuturnya.