Tiga Dosen Unilak Bersama 250 Pakar Hadiri Konferensi Hukum Tata Negara di Istana Presiden

Kamis, 05 September 2019 | 11:20:48 WIB

Tiga dosen Unilak bersama 250 pakar di Istana Negara.

GILANGNEWS.COM - Tiga dosen Hukum Tatanegara Universitas Lancang Kuning (Unilak) hadir di istana negara dan bertemu dengan presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Kehadiran tiga dosen Unilak ini bersama dengan 250 pakar hukum Tatanegara yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tatanegara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang diketuai oleh Prof Mahfud MD.

Ketiga dosen Tata Negara Unilak tersebut adalah Prof Dr Sudi Fahmi SH MH menjabat sebagai direktur Pascasarjana Unilak, Dr Eddy Asnawi (wakil rektor III Unilak), dan Dr Bagio Kadaryanto.

Baca Juga Bom Bunuh Diri Meledak di Makassar, Pimpinan DPRD Pekanbaru Minta Polri Jaga Ketat Rumah Ibadah

Dr Bagio Kadaryanto yang dihubungi mengatakan kehadiran tiga dosen Unilak di istana presiden dalam rangka Konferensi Hukum Tata Negara VI tahun 2019 di Istana Negara yang dibuka oleh presiden.

Dijelaskan oleh Dr Bagio, sesui dengan tema konferensi maka masukkannya adalah bagaimana Presiden dapat memilih kabinet dalam sistem presidensil yang efektif agar tercipta kabinet yang kuat untuk kepemimpinan.

"Beberapa hal yang dibahas secara umum tentang perkembangan hukum ketatanegaraan di Indonesia saat ini," ucapnya.

Dalam acara Konferensi Hukum Tata Negara tahun ini, diceritakan Dr Bagio, Jokowi menghadirkan kurang lebih sebanyak 250 pemerhati hukum tata negara dari seluruh Indonesia. Acara pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 diadakan di Istana Negara.

Di tahun ini, Jokowi berharap dengan terselenggaranya acara konferensi ini, para ahli dapat memberi urun pemikiran demi kemajuan hukum tata negara di Indonesia.

Urun pemikiran bisa terkait dengan pelaksanaan hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang semakin berubah cepat dan penuh dengan kejutan di dalamnya.

"Terutama tentang bagaimana respons hukum tata negara dan hukum administrasi negara kita terhadap dunia yang berubah sangat cepat. Sudah cepat, penuh kejutan dan disrupsi pula. Barangnya sudah keluar, sudah berjalan, regulasinya belum ada," ucapnya.

Jokowi juga turut memberikan contoh tentang kasus hukum tata negara dan hukum administrasi seperti saat ini banyak ditemui kasus saat barang Indonesia yang sudah keluar, sudah berjalan namun belum ada dasar regulasinya.

Tiga Dosen Unilak Bersama 250 Pakar Hadiri Konferensi Hukum Tata Negara di Istana Presiden

Berita Lainnya

Alumni APDN Pekanbaru Purna Bhakti Bantu Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Agam

Banjir Bandang (Galodo) Rusak Jembatan Silaiang, Jalan Padang–Padang Panjang Lumpuh

Longsor Tutup Jalan di Kelok 9, Akses Riau–Sumbar Kini Kembali Lancar

Jadwal Bola Malam Ini, 29-30 Agustus 2025: Ada Duel Timnas Indonesia

Ahmad Sahroni Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR, NasDem Sebut Rotasi Rutin

Riau Raih Predikat Sangat Tinggi dalam Indeks Kepatuhan Produk Hukum Daerah 2025

Terkini

DPRD Riau Dorong Bapenda Maksimalkan Pajak Air Permukaan, Potensi Triliunan Rupiah

Setelah Buka Sampai Malam, DPRD Harap Puskesmas Pekanbaru Bisa 24 Jam Bertahap

Sekolah Rakyat di Abiseka Rumbai dan Asrama Haji Pekanbaru Sudah Beroperasi

Wako Agung Nugroho Launching Aplikasi Sip Aman, Urus Izin Bangunan di Pekanbaru Kini Lebih Cepat

Macet Kronis di Simpang Jalan Melati Garuda Sakti Pekanbaru, Warga Minta Jalan Segera Diperbaiki

Mobil Mahasiswi di Pekanbaru Dirusak Sekelompok Pemotor di Simpang Rambutan Arifin Ahmad

Simpang Sebidang Arifin Ahmad Depan Purna MTQ Pekanbaru Segera Dibuka Tahun Ini

Walikota Agung Nugroho Soroti Vandalisme Halte Bus di Depan Riau Creative Hub Pekanbaru

Kapolda Riau Pimpin Sertijab Wakapolda, Hengki Haryadi Resmi Menjabat

Walikota Agung Nugroho Serahkan Bantuan Rp900 Ribu untuk Ratusan Keluarga Miskin Ekstrem di Pekanbaru