Di balik pengesahan anggaran tersebut, Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru menyatakan dukungan terhadap 14 program prioritas yang menjadi arah pembangunan Pemko Pekanbaru.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru H Roni Amriel SH MH mengatakan, program-program tersebut memiliki kaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, mulai dari persoalan jalan, banjir, lingkungan, kesehatan, pendidikan, hingga pengentasan kemiskinan merupakan sektor yang selama ini menjadi perhatian warga.
“Kami melihat program ini tidak ada yang aneh-aneh. Semuanya untuk kepentingan masyarakat banyak, plus untuk perkembangan kota ini,” kata Roni kepada Gilangnews.com, Rabu (30/9/2026).
14 program yang mendapat dukungan Golkar
Sebanyak 14 program prioritas pembangunan Kota Pekanbaru 2026 mencakup peningkatan kualitas jalan mantap, penanganan banjir, serta pengelolaan lingkungan dan persampahan.
Kemudian, pelayanan kesehatan gratis, pembiayaan sekolah gratis, beasiswa bagi siswa berprestasi, penanggulangan stunting, dan program pengentasan kemiskinan.
Pemko Pekanbaru juga memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana utilitas umum (PSU) serta fasilitas publik.
Di sektor ekonomi, program diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja serta pengembangan UMKM.
Sementara di bidang sosial dan keagamaan terdapat program bantuan biaya domestik haji, BOS PDTA, dan Masjid Paripurna.
Dua program lainnya berkaitan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan ASN.
Roni menilai, 14 program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh pelayanan dasar dan persoalan sosial masyarakat.
“Program-program ini tepat sasaran karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Golkar minta program tidak berhenti di anggaran
Menurut Roni, sejumlah program prioritas tersebut juga menjawab persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat Pekanbaru.
Dukungan tersebut, kata dia, telah diwujudkan melalui kebijakan anggaran, baik dalam APBD murni 2026 maupun APBD Perubahan yang baru saja disahkan.
“Ini juga sudah diwujudkan melalui kebijakan anggaran dalam APBD Pekanbaru 2026, baik pada APBD murni maupun APBD Perubahan yang sudah kita sahkan,” katanya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru itu juga mengatakan arah kebijakan pembangunan Pemko Pekanbaru selaras dengan program pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau.
Karena itu, ia meminta dukungan seluruh pihak agar program yang telah mendapatkan alokasi anggaran dapat segera dilaksanakan.
“Kita perlu dukungan semua pihak, agar program ini segera terealisasi seratus persen, khususnya pada triwulan III dan IV,” kata Roni.
DPRD dorong percepatan realisasi
Setelah APBD Perubahan disahkan, perhatian DPRD Pekanbaru kini diarahkan pada pelaksanaan program di lapangan.
Roni berharap APBD Perubahan 2026 tidak berhenti sebagai formalitas penganggaran. Anggaran yang telah disepakati harus segera diterjemahkan menjadi program yang dapat dirasakan masyarakat.
Percepatan realisasi dinilai penting agar manfaat anggaran dapat diterima warga sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.
Dengan dukungan anggaran sebesar Rp3,26 triliun dan 14 program prioritas yang telah ditetapkan, pelaksanaan di lapangan menjadi tahap berikutnya yang menjadi perhatian DPRD Pekanbaru.
Tulis Komentar