"Kalau mutasi pegawai itu hal yang biasa di pemerintahan, tapi kita melihat ini sesuai aturan atau nggak, menyalahi atau tidak? Jangan sampai karena wewenang pemerintah ada yang terzolimi, kita tidak pingin seperti itu," cakapnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta Pemko Pekanbaru agar jangan ada dugaan memutasi guru karena ratusan guru SD dan SMP menuntut haknya.

"Kita ingin bagaimana kalau memang dimutasi harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan karena mereka (guru) menuntut haknya lalu mereka dimutasi, itukan tidak benar," tambahnya.

Untuk diketahui, beberapa bulan yang lalu ratusan guru yang berstatus guru sertifikasi beberapa kali berunjuk rasa.

Ratusan guru tersebut menuntut Pemko Pekanbaru untuk membayarkan hak dari para guru tersebut, yaitu Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).

Sumber : cakaplah.com /  Editor : GeovannaNL