Menurut Kadir, dari jumlah itu baru sekitar 67 persen RS yang telah mengajukan klaim ke pemerintah untuk selanjutnya diverifikasi oleh BPJS Kesehatan.

Kadir menilai, ada sejumlah kendala yang dihadapi RS sehingga proses klaim belum optimal, seperti kendala administratif, serta kendala kelengkapan dokumen.

Aturan klaim RS yang menangani pasien Covid-19 diatur dalam Permenkes HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Covid-19.

Adapun dokumen yang harus dilengkapi sebagai persyaratan adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), surat permohonan pembayaran klaim pasien, Surat Perintah Kerja (SPK), dan txt e-klaim yang biasa dipakai untuk pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Kendala kita adalah masih banyak RS yang belum mengajukan klaim, masih banyak RS yang belum memahami Permenkes 446," terangnya.

Lebih lanjut, Kadir mengatakan akan memberikan teguran kepada RS yang masih meminta biaya perawatan kepada pasien Covid-19, sebab seluruh biaya perawatan pasien Covid-19 telah ditanggung negara..

"Kami sudah tegur (RS yang menagih ke pasien), semua pasien saat bencana ini ditanggung negara. Semua RS yang melakukan penagihan akan ditegur. Sudah ada Surat Edarannya," tutur Kadir.

Sumber : CNN Indonesia /  Editor : CCL