Nasional

6 Bulan Corona di RI, Anggota Komisi IX: Anggaran Bidang Kesehatan Kecil!

Saleh Partaonan Daulay.

GILANGNEWS.COM - Sudah 6 bulan virus Corona menghantui Indonesia, sejak kasus positif pertama diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Maret 2020. Lantas apa evaluasi dan catatan dari 'penghuni' Senayan?

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay memberikan pandangan dan catatannya. Pertama dari sisi regulasi. Menurutnya, pemerintah dapat dikatakan berhasil melahirkan aturan yang diperlukan dalam penanganan pandemi Corona. Sayangnya, sebut Saleh, implementasi aturan-aturan tersebut tidak maksimal.

Kedua soal sisi pengorganisasian. Saleh menilai pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai bentuk keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memutus rantai penyebaran Corona. Namun, menurutnya, komite itu dibentuk juga atas ketidakpuasan Jokowi terhadap kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

"Bagi saya, pembentukan organisasi ini (Komite Penanganan COVID-19) adalah bentuk dari keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi. Tetapi itu juga sekaligus menunjukkan ketidakpuasan Presiden terhadap hasil kerja Gugus Tugas. Semoga saja organisasi baru ini lebih progresif dan menjanjikan," kata Saleh kepada wartawan, Rabu (2/9/2020).

Ketiga dari sisi anggaran. Anggota DPR dari Fraksi PAN itu mengingatkan bahwa pemerintah telah diberi kewenangan yang sangat besar untuk mengelola anggaran. Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, adalah payung hukum yang seharusnya dapat dimaksimalkan oleh pemerintah.

"Namun saya melihat alokasi anggaran untuk COVID-19 bidang kesehatan sangat kecil dibandingkan bidang lainnya. Kementerian Kesehatan melaporkan ke Komisi IX bahwa alokasi anggaran yang disetujui Kementerian Keuangan hanya Rp 25,7 triliun, dari total anggaran kesehatan yang berjumlah Rp 87,55 triliun sebagaimana pernah disebutkan sebelumnya. Saya khawatir, anggaran sebesar itu tidak cukup," sebut Saleh.

Terakhir, dari sisi partisipasi masyarakat. Saleh meyakini pemerintah tidak bisa melawan Corona sendirian. Namun anggota komisi DPR yang membidangi kesehatan itu menilai upaya membangun partisipasi masyarakat juga masih belum maksimal.

"Pemerintah harus serius mengajak ormas-ormas, pemimpin agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, influencer, netizen, dan elemen-elemen masyarakat lainnya. Jika semuanya berpartisipasi, saya yakin kesadaran akan bahaya Corona akan menjadi tinggi. Pada akhirnya, semua berupaya melindungi diri dan keluarganya," tutur Saleh.

Seperti diketahui, enam bulan lalu, tepatnya 2 Maret 2020, Presiden Jokowi, ditemani Menkes Terawan Agus Putranto, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung, mengumumkan kasus pertama positif virus Corona. Kini enam bulan sudah lewat, kasus positif Corona jauh meningkat.

Kala itu, Jokowi menyebut ada dua warga negara Indonesia yang dinyatakan positif terinfeksi virus Corona. Dua orang itu tertular dari warga negara Jepang yang sempat ke Indonesia pada Februari 2020.

"Oleh sebab itu, begitu ada informasi, minggu yang lalu ada informasi bahwa ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia dan dicek di sana ternyata positif Corona, tim dari Indonesia langsung menelusuri orang Jepang ini ke Indonesia bertamu ke siapa, bertemu dengan siapa ditelusuri dan ketemu," kata Jokowi (2/3).


Tulis Komentar