Dia menambahkan dalam proses pengesahan UU tersebut, ada beberapa aturan pengambilan keputusan yang dilanggar DPR. Dia mengingatkan DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan kepatuhan terhadap peraturan.

"Niat baik saja tidak cukup. Bagaimanapun, tata cara menjadi penting. Karena niat baik adanya di dalam hati, sedangkan kepatuhan pada peraturan, prosedur, dan hukum menjadi preseden dan teladan sebagai negara hukum," kata dia.

Pembahasan, penyusunan, dan pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja mendapat sorotan karena dinilai memiliki cacat secara formil dan substantif.

Secara formil UU tersebut dinilai sebagian kalangan dibahas dan disusun secara tertutup dan minim partisipasi publik. Sementara secara substantif UU tersebut dinilai merugikan kelompok buruh dan menguntungkan pengusaha.

Gelombang demonstrasi muncul sebagai respons terhadap sikap pemerintah dan DPR yang bersikukuh mengesahkan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu.

Sumber : CNN Indonesia /  Editor : CCL