Seperti diketahui, beberapa hari belakangan ini, de Club menjadi sorotan banyak pihak. Izin belum ada, tapi sudah beroperasi dan menerima tamu. Sementara THM lainnya, dilakukan pengawasan dengan menggelar razia oleh Polda Riau. 

Kondisi ini tentunya sarat dengan permainan. Bahkan disinyalir sengaja diciptakan dengan dalih persaingan bisnis. Namun, kata Victor lagi, seharusnya Pemko bersama OPD terkait, termasuk halnya kepolisian tidak menutup mata. 

"Kota Pekanbaru ini ada tuannya, ada aturan yang harus diikuti semua pihak tanpa terkecuali. Mau pengusaha A atau B, semuanya harus tunduk dan patuh dengan aturan yang ada. Jangan ada tebang pilih lah," tegasnya. 

Karena sudah melanggar aturan, Politisi PDI-P ini meminta, agar Pemko Pekanbaru menindak tegas de Club. Sehingga di mata masyarakat, aturan itu tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. 

"Segerakan tutup dan segel de Club ini. Beri mereka sanksi sesuai dengan Perda kita di Kota Pekanbaru ini. Kami juga dari Komisi I akan menjadwalkan turun ke lapangan. Lalu memanggil manajemen de Club bersama pihak Pemko untuk dilakukan hearing," tegas politisi yang terkenal vokal ini lantang. 

Izin Masih Proses 

Terpisah, Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan DPMPTSP Kota Pekanbaru, Quarte Rudianto mengaku bahwa pihaknya memastikan, belum memberikan izin beroperasi THM de Club. 

"Bisa kita pastikan belum. Kita belum mengeluarkan izin. Memang tidak boleh beroperasi dulu. Ini akan kita tindak lanjuti," janji Quarte. 

Sementara itu, CEO Asia Land (The Peak Apartement), Henu Pratamathana mengatakan, bahwa pihaknya baru melakukan ujicoba terkait tempat hiburan de club. Sementara izin yang dimiliki baru dalam proses. "Masih proses," katanya singkat. 

Sumber : GN 1 /  Editor : GN 1