"Memang beberapa surat izinnya sudah dilihatkan pemiliknya bernama Hadi ke kita. Tapi ada yang kurang, terutama izin halal dari MUI dan lainnya. Pajak penghasilan dari usaha mereka juga, tak bisa diperlihatkan," kata Fatullah, Rabu (17/3/2021). 

Setelah dari gudang Jalan Satria Rejosari, rombongan Komisi II melanjutkan Sidak ke Gudang Jalan Hangtuah ujung-Simpang Imam Munandar, Tenayan Raya, Pekanbaru. 

Di gudang yang menyimpan minuman kaleng, pampers bayi, serta makanan ini juga, pemiliknya tidak mengantongi izin tanda daftar gudang (TDG), dan izin lainnya. 

"Jadi, pemiliknya bernama Abun mengaku tidak ada TDG-nya. Ini membuktikan, mereka tidak ada bayar pajak atas usahanya selama ini," katanya. 

Di sekitar gudang Jalan Hangtuah ujung-Simpang Imam Munandar, Tenayan Raya, juga ada beberapa ruko, yang berisi sarang walet. 

"Izin sarang waletnya juga tidak ada," tambahnya. Dari hasil Sidak tersebut, lanjut Fathullah, diindikasikan beberapa gudang lainnya, juga tidak taat mengurus izin usahanya. 

Kondisi ini lah yang menyebabkan PAD Kota Pekanbaru selalu turun. Apalagi diduga ada oknum OPD terkait, yang bermain terhadap perizinan ini. 

"Hasil Sidak ini kita tindaklanjuti lagi. Yang pasti, kita panggil untuk hearing, bersama OPD terkait. Kita tanyakan secara rinci. Ini kita lakukan semata-mata untuk PAD, yang muaranya untuk pembangunan Kota Pekanbaru," janji Politisi Partai Gerindra ini. 

Pemilik gudang tepung dan home industri kerupuk, di Jalan Satria, Hadi saat dikonfirmasi tentang hasil Sidak ini mengaku, akan melengkapi kekurangan izin, jika memang ada yang belum diurusnya.

"Izin usaha dan gudang kami ini dari awal lengkap, sekarang kalau ada izin baru, kami tak tahu. Tentu kami akan datang jika dipanggil DPRD Pekanbaru," janjinya. 

Sementara itu, Pemilik Gudang Jalan Hangtuah ujung-Simpang Imam Munandar, Tenayan Raya, Abun mengaku, untuk izin gudangnya memang belum diurus. "Kami ingin taat aturan, tapi kami tak pernah diberitahu pemerintah," akunya.

Sumber : GN 1 /  Editor : ZULFIKRI SH