Sehingga dikhawatirkan kebijakan seorang Pj Walikota bisa terbatas. Apalagi untuk pengangkatan GTT K2 ini, berpengaruh dengan kekuatan anggaran daerah. 

"Jabatan Pj Walikota Pekanbaru ini berlangsung lama hingga 2024. Jika tidak ada kejelasan tahun 2021 ini, maka belum bisa dipastikan untuk pengangkatan mereka nantinya," sebut Politisi PPP ini. 

Dengan kondisi anggaran Kota Pekanbaru saat ini masih belum relevan, Zulkarnain mengusulkan, jika tidak bisa semuanya diangkat jadi ASN, maka lakukan langkah prioritas. 

"Yang jelas, pemerintah ada perhatian kepada mereka ini. Berikan perhatian, yang benar-benar action nyata," tegasnya. 

Disinggung mengenai gaji yang belum dibayarkan tiga bulan tahun 2021 ini, baik GTT K2 maupun GB, Zulkarnain meminta agar BPKAD Pekanbaru segera membayarkannya, jika dana transfer dari provinsi sudah ada. 

"Ini kan menunggu saja. Kalau sudah ada, tinggal dibayarkan," katanya. 

Lebih lanjut disampaikan, untuk pemanggilan Disdik Pekanbaru dan BPKAD dalam rangka hearing (rapat dengar pendapat), Komisi III menundanya hingga pekan depan. 

"Pekan ini kita ada jadwal publik hearing. Hearing dengan BPKAD dan Disdik pasti kita laksanakan, fokus mempertanyakan nasib GTT K2, juga gaji, jik belum dibayarkan hingga pekan depan," tegasnya lagi. 

Sebelumnya, Kepala Disdik Pekanbaru Ismardi Ilyas berjanji, jika semuanya berjalan lancar, maka gaji GTT K2 dan GB, dibayar dalam pekan ini. 

Sementara keinginan GTT K2 untuk diangkat jadi ASN, Ismardi menegaskan, bahwa pengangkatan tersebut bertahap. "Para guru GTT K2 kita harapkan bersabar," katanya. 

Sumber : GN 1 /  Editor : ZULFIKRI SH