“Jangan gunakan untuk membayar hutang lama, seperti gali lubang tutup lubang, sangat berbahaya,” jelas Tongam.

Lebih lanjut, Tongam mengatakan karena perjanjian dalam pinjaman online bersifat perdata, masyarakat harus lebih memahami isi dalam kesepakatan dengan baik. Mulai d?ri tentang ketentuan hak dan kewajiban, serta risiko dari perjanjian tersebut.

Selain itu, dalam hal pemberantasan OJK terus mencoba menghentikan kegiatan pinjol ilegal, di mana sejauh ini sudah 3515 perusahaan pinjol ilegal yang aktivitasnya dihentikan dengan cara memblokir situs dan membuat laporan ke kepolisian. 

Tongam mengatakan untuk terhindari dari pinjol ilegal, masyarakat perlu mengetahui ciri-ciri dari perusahaan tersebut. Pertama adalah pasti tidak terdaftar di OJK.

Kedua, keberadaaan perusahaan secara fisik tidak diketahui. Ketiga, pinjaman sangat mudah didapatkan, sebagai contoh, hanya perlu memberikan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Keempat, perusahaan pinjol ilegal sering meminta akses kontak dan data di handphone. Ini yg kemudian digunakan untuk intimidasi saat penagihan,” kata Tongam.

Tongam mengatakan OJK belum dapat maksimal melakukan upaya pemberantasan pinjol ilegal. Ia menegaskan perlu sinergi antar lembaga secara lebih luas dan masyarakat diminta untuk tidak ragu melaporkan, jika terdapat indikasi bahwa perusahaan tempat peminjaman tersebut melakukan pelanggaran hukum.

Sumber : republika.co.id /  Editor : GN 1