"Cuma memang kita sama-sama sadar bahwa setelah adanya pandemi COVID-19 ini dengan jabatan Pak Airlangga sebagai Menko Perekonomian dan Ketua KPCPEN kami sendiri juga sekarang tidak bisa sangat aktif bicara soal capres-cawapres ini," katanya.

"Karena Pak Airlangga sendiri yang justru meminta untuk ini jangan dibahas terlalu cepat dulu atau didorong terlalu cepat, karena harus urus pula urusan pandemi COVID-19 yang tentu lebih membutuhkan perhatian dibandingkan urusan Capres Cawapres 2024," imbuhnya.

Melki mengatakan kader Golkar diminta menahan diri membahas Pemilu 2024. Namun terkait pemasangan baliho Airlangga, menurutnya hal tersebut masih bersifat terbatas.

"Jadi keputusan sudah ada di Munas Partai Golkar yang terakhir, kemudian rapat pimpinan nasional sudah ada, tapi pelaksanaan untuk kerja-kerja politiknya kami ditahan dulu," katanya.

"Kecuali yang penting baliho yang menurut kami masih bersifat terbatas atau ringan, belum sempat kami kerjakan lebih jauh lagi dalam kerja politik yang lebih kongret, karena ditahan oleh beliau sendiri Pak Airlangga minta jangan terlalu maju karena masih fokus dulu menangani COVID-19," ungkapnya.

Sementara untuk Pilkada 2024, Golkar akan mendorong calon kepala daerah yang berasal dari ketua partai di tingkat daerah dan diiringi dengan hasil survei.

"Terkait di kepala daerah, dari awal tentu kami mendorong juga ketua-ketua partai di tingkat daerah itu juga diprioritaskan menjadi calon tapi juga harus di survei, kenapa beda dengan Ketum karena Ketum itu kita putuskan lebih awal dan menjadi keputusan bersama seluruh pemilik suara dan keluraga besar Partai Golkar, kesepakatannya dan musyawarah mufakat berlangsung berjenjang bertingkat sampai diputuskan di Munas," tutur Melki.

Sumber : detiknews.com /  Editor : GN 1