GILANGNEWS.COM - Partai Demokrat (PD) membahas isu keterlibatan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta pejabat lain dalam bisnis PCR. Demokrat menyebut pejabat selain Luhut yang terlibat isu bisnis PCR sebagai 'kecoak'. Siapa kecoak yang dimaksud PD?
Pembahasan soal isu keterlibatan Luhut dan pejabat lain dalam bisnis PCR dilakukan PD melalui sebuah video yang diunggah di Twitter, seperti yang kita lihat, Jumat (12/11/2021). Video tersebut diunggah juga oleh elite PD Andi Arief.
Di awal videonya, di bagian kiri atas, ada tulisan 'Akan Sampai Di Mana, Lord Luhut?'. Di sebelah kanan video ada karikatur Luhut.
Andi Arief menjelaskan kecoak yang dimaksud Demokrat adalah pejabat yang tidak gentle mengakui terlibat bisnis PCR. PD sendiri menilai Luhut gentle, karena berani mengakui ikut berbisnis PCR.
"Kecoak itu yang nggak gentle. Luhut gentle," kata Andi Arief saat dimintai konfirmasi.
Namun demikian, Andi Arief enggan menyebutkan identitas pejabat kecoak dimaksud. Yang pasti, pejabat kecoa bukanlah Luhut.
"Selain Luhut," kata Andi Arief.
Dalam video bertuliskan 'Akan Sampai Di Mana, Lord Luhut?', Demokrat membandingkan sikap Luhut dengan pejabat kecoa dalam merespons isu terlibat bisnis PCR. PD yakin pejabat kecoak tidak akan berani mengakui ikut bisnis PCR.
"Tapi setidaknya Luhur Binsar Pandjaitan tak memalingkan muka. Ia hadapi semua gunjingan itu dengan wajah tegak. Bandingkan dengan kecoa-kecoa lain yang disebut Tempo sebagai pejabat penikmat cuan tes PCR. Mana berani mereka keluar menghadapi itu? Sedang di mana akhlaknya?" ucap PD seperti dalam video.
Kembali ke Andi Arief. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PD itu menilai pejabat kecoak tersebut harus mundur dari jabatannya karena tidak berani mengakui terlibat bisnis PCR.
"Secara etik mundur, gagal memberi dinding antara api dan tembok bisnis kekuasaan," terang Andi Arief.
Seperti diketahui, isu keterlibatan pejabat pemerintahan dalam bisnis PCR mencuat seminggu ini. Isu tersebut bahkan sampai menyeret nama KPK, di mana ada dua menteri yang dilaporkan ke KPK terkait isu bisnis PCR ini, yakni Luhut dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Luhut, melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi mengakui terlibat bisnis PCR. Jodi menjelaskan bahwa Luhut memang diajak oleh beberapa kelompok pengusaha membentuk Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Jodi mengklaim keikutsertaan Luhut membentuk GSI dilakukan untuk membantu penyediaan tes COVID-19, bukan untuk mencari untung di masa pandemi. GSI sendiri terbentuk di awal pandemi saat penyediaan tes COVID-19 jadi kendala besar di Indonesia.
"Terkait GSI, Jadi pada waktu itu, Pak Luhut diajak oleh teman-teman dari Grup Indika, Adaro, Northstar, yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan test covid dengan kapasitas test yang besar. Karena hal ini dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini adalah salah satu kendala," ungkap Jodi kepada wartawan, Senin (1/11/2021).
Tak berbeda dengan Luhut. Erick Thohir mengklarifikasi isu terlibat bisnis PCR melalui staf khususnya, Arya Sinulingga. Arya membantah bosnya terlibat bisnis PCR.
"Isu bahwa Pak Erick bermain tes PCR itu isunya sangat tendensius," kata Arya Sinulingga kepada wartawan, Selasa (2/11/2021).
Tulis Komentar