Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendukung revisi UU ITE melibatkan lintas komisi. Ia mendukung perlu adanya pansus UU ITE.

Menurutnya, dengan membentuk panitia khusus dan melibatkan berbagai komisi di DPR, pembahasan revisi UU ITE dapat menjadi lebih komprehensif karena terdapat variasi ekspertis dari anggota DPR yang terlibat di dalam penyusunan perubahan UU ITE.

"Perspektifnya juga akan bisa meng-cover lebih luas lagi," kata politikus Golkar ini.

Christina mengingatkan bahwa permasalahan utama dari UU ITE adalah terdapat berbagai pasal yang multitafsir. Oleh karena itu, revisi yang akan dilakukan oleh DPR bersama dengan Pemerintah harus mencegah terjadinya multitafsir.

"Revisi UU ITE nanti, ya, tidak boleh multitafsir lagi. Ini harus jelas sejelas-jelasnya," ucapnya.

Sumber : merdeka.com /  Editor : GN 1