Nasional

Minta Ajudan Anggota TNI, Hillary Lasut Tak Koordinasi dengan Pimpinan Komisi I

Potret Keakraban Anggota DPR Hillary Lasut dengan Mayjen Hingga Jenderal TNI. Instagram @hillarybrigitta.

GILANGNEWS.COM - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid angkat bicara soal Hillary Brigitta Lasut yang menggunakan anggota TNI sebagai ajudannya. Dia mengungkapkan, bahwa Hillary tidak membicarakan hal itu kepada pimpinan komisi I.

"Tidak tahu menahu dan tidak ada koordinasi dengan kami," kata Meutya kepada wartawan, Jumat (3/11).

Meski begitu, Meutya memahami bahwa tugas kedewanan kadang memerlukan pengamanan tambahan dalam isu-isu tertentu. Namun, di komisi I periode sekarang maupun sebelumnya belum pernah menerima permintaan dari anggota terkait hal itu. Maka, ajudan dari TNI merupakan pribadi Hillary.

"Saya tidak memiliki ajudan khusus, jika pun ada yang mendampingi saya dalam acara resmi komisi, mereka adalah protokol resmi Komisi 1, PNS sipil. Hingga saat ini sebagai Ketua Komisi saya masih rasa cukup," ungkapnya.

Soal akan ditegur atau tidak, Meutya menyerahkan ke internal NasDem selaku partai Hillary. Tetapi, kedepannya Meutya meminta anggota berkoordinasi dengan pimpinan bila ada permintaan khusus.

"Mekanisme Komisi kita ada pimpinan dan para ketua kelompok fraksi, jika ada permintaan khusus dari anggota Biasanya dikordinasikan melalui kapoksi agar dapat terkordinasi melalui Kapoksi-Kapoksi agar dipahami dan tidak disalahgunakan," ujarnya.

"Anggota DPR tidak hanya mewakili dirinya, yang bersangkutan juga mewakili dapil, komisi dan fraksi," tutup Meutya.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut memilih anggota TNI sebagai pengamanan keseharian aktivitasnya. Menurutnya, pengamanan anggota TNI untuk instansi lain diatur dalam peraturan Menteri Pertahanan nomor 85 tahun 2014 tentang tenaga profesi prajurit tentara nasional yang bertugas di luar instansi Kemenhan dan TNI.

Hal tersebut tertulis dalam pasal 2. Disitu disebutkan prajurit TNI yang mempunyai kemampuan di bidang keahlian atau kompetensi khusus yang akan melaksanakan penugasan atau praktik di luar institusi Kemhan dan TNI berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari instansi pemerintah, instansi non pemerintah, atau mandiri.

"Benar. Pada dasarnya tenaga BKO hal yang lumrah dan ada aturannya tepatnya di pasal 2. Dan setelah mengetahui Permen ini, saya yang sudah lama mempertimbangkan bantuan pengamanan memilih TNI karena secara fisik dan mental selalu siap untuk tarung lapangan," katanya kepada merdeka.com, Rabu (1/11).

Hillary menolak personel TNI yang mengamankannya tersebut disebut sebagai ajudannya. Tetapi, hanya sekadar bantuan pengamanan.

Hillary mengungkapkan, ia memilih anggota TNI untuk mengamankan dirinya sejak 3 November. Disitu, ia mulai vokal dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Sulawesi Utara. Di antaranya Kasus-kasus Kriminal.

"Di Jakarta masih sendirian cuma sama adik adik doang, dan bapak saya kan dinas di perbatasan beliau juga khawatir saya cuma sendirian dirumah, perempuan," ungkapnya.

Hillary menjelaskan, pengamanan anggota TNI untuk dirinya tidak menentu apakah sampai dirinya selesai menjabat anggota dewan.

"Kita lihat sih, sebenarnya kalau situasi nya udah lebih kondusif, udah tahapan pemilu, tahapan pendaftaran udah selesai, survei udah keluar dan masa sidang sudah mau mulai masa sidang baru, itu biasanya mungkin bisa dipertimbangin lagi," tuturnya.

"Kalau emang masih perlu pengamanan, tetapi untuk dekat dekat ini khususnya mau Natal dan Tahun Baru minta pengamanan," sambungnya.

Politisi NasDem ini lalu mencurahkan bahwa tak mudah menjadi perempuan yang baru berusia 20 tahun-an dan belum menikah. Khususnya di dunia politik yang dinamis dan tidak tertebak.

Menurutnya, keharusan untuk tugas diluar, bertemu banyak orang membuat ancaman dan rasa khawatir tidak terelakan. Terlebih, bertemu masyarakat hingga larut malam serta mengutarakan pendapat dan suara rakyat yang terkadang berbeda haluan dengan kepentingan sebagian golongan.

"Belum lagi saya tinggal sendiri di ibukota dengan bibi dan adik-adik saya yang semua masih kecil, dan ayah saya yang bertugas di daerah perbatasan yang membuat saya mempertimbangkan sebaiknya ada pengamanan. Tidak ada yang kuat secara fisik dirumah, adik laki-laki saya baru lulus SMP," ungkapnya.

Hillary mengaku, sering berselisih paham dengan banyak pihak hanya demi mempertahankan apa yang ia anggap benar dilakukan untuk masyarakat Sulut. Namun, bila tak bisa memastikan keamanan dirinya dan keluarga, ia tidak akan bisa terus bersikap berani demi masyarakat ditengah banyaknya ancaman.

"Ayah saya juga merasa jauh lebih tenang kalau saya meminta bantuan pengamanan, setidaknya sampai saya menikah," tutupnya.

Lebih lanjut, Hillary mengungkapkan alasannya memilih anggota TNI sebagai bantuan pengamanannya. Dia ingin mencegah konflik kepentingan dengan kepolisian jika anggota polisi menjaga keamanannya.

Hillary mengaku kerap vokal dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Sulawesi Utara. Diantaranya Kasus-kasus kriminal. Maka, hal tersebut guna mencegah adanya konflik kepentingan.

"Saya belum pernah minta ke polisi untuk pengamanan, tapi karena saya bilang saya sering banyak membantu mengawal kasus di kepolisian jadi untuk mencegah konfirmasi of interest aja, jangan sampai nanti salah paham atau apa, mencegah konflik of interest aja," katanya.

"Karena saya kan memang banyak bantu masyarakat Sulut di kepolisian, jadi untuk mencegah konflik of Interest jadi saya lebih nyaman dari TNI," tambahnya.

Selain itu, dirinya yang duduk di Komisi I DPR membuat komunikasinya lebih mudah dengan TNI. Diketahui, salah satu mitra kerja komisi I DPR adalah Tentara Nasional Indonesia.

"Kan kebetulan saya mitra (TNI), jadi komunikasinya lebih mudah," ungkap politisi NasDem itu. 


Tulis Komentar