Facebook mengatakan, mengacu pada undang-undang internet Amerika Serikat (AS) yang dikenal sebagai Section 230, disebutkan bahwa platform daring tidak bertanggung jawab atas konten yang diunggah oleh pihak ketiga. 

Dua ahli hukum mengatakan, pengadilan AS dapat menerapkan hukum asing untuk kasus dugaan kerugian dan aktivitas oleh perusahaan terjadi di negara lain. Namun mereka tidak mengetahui apakah ada preseden yang berhasil untuk hukum asing yang diajukan dalam tuntutan hukum terhadap perusahaan media sosial, yang dilindungi oleh Section 230.

Seorang profesor di Pusat Hukum Universitas Georgetown, Anupam Chander, mengatakan, menerapkan hukum Burma sangat tidak etis. Dia memperkirakan, penerapan hukum Burma  tidak mungkin berhasil. "Akan aneh bagi Kongres untuk mengambil tindakan di bawah hukum AS tetapi mengizinkan mereka untuk melanjutkan di bawah hukum asing," ujar Cahnder.

Lebih dari 730 ribu Muslim Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine Myanmar pada Agustus 2017. Mereka melarikan diri setelah tindakan keras militer, termasuk pembunuhan massal dan pemerkosaan. Kelompok hak asasi mendokumentasikan pembunuhan warga sipil dan pembakaran desa.

Namun pihak berwenang Myanmar menyangkal melakukan kekejaman sistematis. Pihak berwenang mengatakan, mereka memerangi pemberontakan di Rakhine.

Pada 2018, penyelidik hak asasi manusia PBB mengatakan, Facebook telah memainkan peran kunci dalam menyebarkan ujaran kebencian yang memicu kekerasan. Penyelidikan Reuters yang dikutip dalam pengaduan AS, menemukan lebih dari 1.000 contoh unggahan, komentar, dan gambar yang menyerang Rohingya serta Muslim lainnya di Facebook.

Pengadilan Kriminal Internasional telah membuka kasus atas tuduhan kejahatan di wilayah Myanmar.  Pada September, seorang hakim federal AS memerintahkan Facebook untuk merilis catatan akun yang terkait dengan kekerasan anti-Rohingya di Myanmar, yang telah ditutup oleh raksasa media sosial itu.

Sumber : republika.co.id /  Editor : GN 1