"Sentul city kan sudah dilarang untuk menyelesaikan dengan penggusuran dan somasi oleh pemerintah daerah. Saya marah karena Sentul city masih menggerakkan alat berat dan menggusur," kata Jendral Tumilaar saat diminta keterangannya oleh wartawan, Jumat (28/1/2022).

Tumilaar mengatakan berdasarkan surat pada tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani Sekda Kabupaten Bogor bahwa penyelesaian konflik sengketa mengedepankan asas musyawarah. Meski begitu, Dia mengatakan PT Sentul City tetap melakukan pelanggaran.

"Pertama pelecehan ketatanegaraan, kedua kriminal, ketiga pelanggaran HAM. Karena ada tanah garapan, bangunan rumah tinggal. Nah itu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Sentul City," tuturnya.

Lebih lanjut, Tumilaar menyebut aktivitas dari PT Sentul City juga berimbas pada pelanggaran lingkungan hidup. Tak hanya itu, menurutnya kemungkinan PT Sentul City tidak memiliki dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL).

"Saya sampaikan sebagai kesimpulan pelanggaran yang dilakukan Sentul City," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Jendral Tumilaar mengatakan komisi 3 DPR RI lantas memanggil Mendagri, Kapolri, Gubernur Jawa Barat serta bupati dan aparat keamanan.

"Sudah disampaikan seperti itu, Sentul City langgar juga. Makanya kemarin saya cari, makanya berhadapanlah dengan sekitar 15 preman," pungkasnya.

Sumber : detiknews.com /  Editor : GN 1