Dia mencontohkan, PKPU yang melarang mantan narapidana kasus korupsi yang banyak direspon negatif oleh partai politik. August memandang, Undang-Undang sudah memberikan aturan yang jelas. Menurutnya tidak perlu lagi ditambahkan intepretasi lain yang berbeda dari undang-undang.

"Sebenarnya undang-undang sudah memberikan ketentuan yang tegas, memungkinkan pencalegan dengan syarat syarat tertentu, jadi tidak perlu lagi menurut saya ditambahkan interpretasi-interpretasi lain," terangnya.

Anggota Komisi II Supriyanto menyinggung PKPU yang melarang calon anggota legislatif yang mantan narapidana kasus korupsi. Padahal, kata Supriyanto, dalam undang-undang mantan narapidana korupsi diperbolehkan dengan ketentuan dan syarat tertentu. Salah satunya caleg itu harus mengumumkan statusnya sebagai mantan narapidana.

"Bagaimana menurut bapak ini atau saudara apakah sistem kerja atau mungkin penyusunan PKPU yang seperti ini ini kan sedikit banyak membuat kegaduhan, ini bagaimana menurut pendapat saudara?" ujarnya.

Sumber : merdeka.com /  Editor : GN 1