Menurut Ace, BNPB perlu diperkuat. Apalagi Indonesia berada di wilayah rawan bencana yang berpotensi terjadi Megatrust. Namun, pemerintah hingga saat ini masih belum menentukan keinginan Komisi VIII agar BNPB diperkuat.

"Alasannya agar pemerintah memiliki fleksibilitas di dalam lembaga penanggulangan bencana," ujarnya. 

Isu lainnya yang juga didorong Komisi VIII adalah anggaran bencana yang harus dipertegas dalam APBD. Menurutnya mesti ada alokasi khusus tentang penanggulangan bencana, sehingga tidak hanya tergantung pemerintah pusat.

"Nah atas dasar itu lah tadi ada wacana bahwa lebih baik pembahasan UU penanggulangan bencana dihentikan dulu tanpa dihapus dari prolegnas. Tanpa dihapus dari prolegnas kita akan meningkat pada atau kita bisa beralih pada undang-undang yang lain terutama undang-undang lansia," ucapnya.

Ace mengungkapkan, bagi Komisi VIII DPR, RUU Kesejahteraan Lanjut Usia dinilai tidak kalah penting mengingat jumlah penduduk lansia di Indonesia cukup banyak. 

"Harus ada perhatian dari negara untuk memperhatikan kesehahteraan lansia maka itu lah kami mengganggap penting juga kesejahteraan lansia dan uu penanganan yatim piatu," tuturnya.

Sumber : republika.co.id /  Editor : GN 1