Anggota TNI-Polri Bisa Pj Kepala Daerah, Asal Sesuai Kriteria JPT Madya dan Pratama
GILANGNEWS.COM - Kementerian Dalam Negeri berbicara soal peluang anggota TNI-Polri mengisi posisi Penjabat kepala daerah. Menurut Direktur Otonomi Khusus Kemendagri Andi Batara, pihaknya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Andi menjelaskan, kriteria ASN yang dipilih jadi Pj kepada daerah adalah setingkat jabatan pimpinan tinggi madya untuk gubernur. Sedangkan, jabatan pimpin tinggi pratama untuk wali kota atau bupati.
"Bagaimana dengan TNI Polri tentu kita juga merujuk kepada Undang-Undang ASN itu sendiri dan Undang-Undang 10 Tahun 2016 jadi kriteria yang kita gunakan di Undang-Undang 10 Tahun 2016 yakni kriterianya jabatan pimpinan tinggi pratama atau madya," kata Andi dalam webinar, Senin (14/3).
Andi menyebut, menentukan apakah anggota TNI-Polri sesuai dengan kriteria Pj kepala daerah, Kemendagri hanya mengacu pada UU tersebut. Asalkan setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama maupun madya.
- Masuk Dalam Daftar Cawapres, Mahfud MD Sebut Tak Punya "Isi Tas"
- Petugas Sterilisasi Sumur Ilegal di Aceh dalam Radius 200 Meter
- Sama Seperti TKN, Kubu Prabowo Belum Berencana Rekrut Ahok
- Pasangan Calon Walikota Pekanbaru Nomor Urut 4 Kampanye di Sukajadi
- Demo HMI di Istana Ricuh, Massa Bersitegang dengan Aparat
- BMKG : Gempa Nias 5,3 SR Berpusat di Laut tapi Tak Berpotensi Tsunami
Tulis Komentar