GILANGNEWS.COM - Kunjungan kerja Anggota DPRD Riau disebut-sebut menghabiskan anggaran sebesar Rp16,7 miliar. Ada catatan dari beberapa wartawan, saat ini sudah ada 10 anggota DPRD Riau yang diduga telah tiba di luar negeri.
Beberapa sumber menyebutkan, 10 anggota DPRD Riau ini terbagi dalam dua kelompok. Ada yang berangkat memenuhi undangan New York Institute Finance Amerika dan ada yang ke New York University and High, Amerika.
Sumber itu menyebut, ke New York Institute Finance Amerika, ada lima Anggota DPRD Riau. Kelimanya diduga Karmila Sari, Septina, Arnita Sari, Syamsurizal dan Syahroni tua. Undangan itu dikabarkan mulai tanggal 11 Juli sampai 19 Juli.
Kemudian ke New York University and High ada lima anggota DPRD Riau. Rombongan ini diduga yaitu Parisman Ikhwan, Sunaryo, Yuyun, Sugeng dan Sofyan Siroj.
'Plesiran' anggota DPRD Riau berangkat ke Amerika dan Eropa, dengan dalih kegiatan dinas menjadi perhatian banyak pihak dan menjadi catatan serius Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra Riau).
Pasalnya dalam setiap kunjungan dinas ke luar negeri, bahkan berulang setiap tahunnya, tidak membawa manfaat terhadap perbaikan pembangunan di Riau. Dengan demikian jelas perjalanan dinas luar negeri tersebut terkesan hanya untuk hura-hura.
"Tentu publik bertanya kegiatan apa yang akan dilakukan di negara tujuan tersebut, dan apa yang ingin dicari oleh anggota Dewan dalam kunker itu. Hal ini seharusnya dapat dijelaskan oleh Dewan Riau kepada publik, sehingga tidak menjadi kecurigaan terhadap perjalanan dinas tersebut," kata Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik kepada wartawan, Rabu (13/7/2022).
Taufik mengatakan, Fitra mencatat, biaya perjalanan dinas/kunker DPRD Riau yang dialokasikan dalam APBD tahun 2022 ini mencapai Rp16,7 miliar untuk kebutuhan kunker, seperti pembiayaan transportasi taksi selama di sana, penginapan.
"Termasuk uang harian, biaya tiket, biaya sewa kendaraan, biaya makan dan kebutuhan lainnya, termasuk untuk biaya pengurusan izin Visa keberangkatan," terangnya.
Lebih lanjut Taufik mengatakan, bahkan secara konsisten Dewan Riau juga menganggarkan untuk belanja kunker luar negeri di setiap tahunnya sehingga hal ini tidak menjadi keheranan publik. Misalnya di tahun sebelumnya 2021 dialokasikan sebesar Rp12,97 miliar dan Rp16,03 miliar di tahun 2020.
"Tapi dalam pelaksanaanya tidak jadi dilakukan dengan berbagai alasan dan kondisi pandemi Covid yang tidak memungkinkan untuk berangkat," ujarnya.
Namun berdasarkan catatan tahun 2019, sebut Taufik, kunker DPRD Riau ke luar negeri menelan biaya mencapai Rp17,3 miliar untuk kebutuhan 65 anggota Dewan dalam kegiatan kunker tersebut.
"Tentu publik melihat dari hasil kunker tersebut sama sekali tidak ada dampak perbaikan terhadap pembangunan di Provinsi Riau, terlebih lagi pada tahun ini Dewan masih saja mau melakukan kunker keluar negeri, untuk itu penting publik menolak kegiatan kunker tersebut yang akan menelan biaya yang tidak sedikit," tegasnya.
Menurut Taufik, selama ini anggaran belasan miliaran yang dikeluarkan untuk kunker juga tidak ada timbal balik bagi daerah.
"Bahkan laporan kunker tersebut juga tak pernah dilihat oleh publik, apa saja kegiatan yang dilakukan di sana, apa hasilnya dari kegiatan itu, dan apa yang harus dikerjakan ketika kembali ke Riau, juga tak ada nampaknya. Jelas publik menilai, kunker yang selama ini dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi dan hanya berfoya-foya anggota dewan saja," tegasnya lagi.
"Seharusnya anggota Dewan memiliki jiwa tau diri, bahwa selama ini mereka berkerja dan berkegiatan menggunakan fasilitas dari uang rakyat, dan sepatutnya apa yang dikerjakan mereka harus tahu pula publik. Ini sudah berangkat diam-diam, laporan pun tak ada dan hal yang ingin dibuat sepulangan dari kunjungan juga tak jelas. Ini sama artinya dewan Riau hanya pandai menghabiskan anggaran rakyat saja," sindirnya.
Oleh karena itu, Taufik meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus bisa menolak izin kunker tersebut, dan Gubenur Riau selaku kepala daerah jangan takut untuk tidak memberikan rekomendasi izin keluar negeri anggota Dewan tersebut.
"Lebih baik anggaran belasan miliaran itu dialihkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, yang saat ini juga masih butuh pendanaan yang cukup, apalagi tahapan perubahan APBD sudah masuk, anggaran ini bisa dialihkan di APBD Perubahan," sarannya.
"Selain itu, Gubernur Riau melalui Plt Sekwan DPRD Riau harus tegas pula, hasil kunjungan di tahun 2019 harus ditagih dan hasil dari kunjungan yang menjadi target yang ingin dikerjakan di Riau harus dipaparkan apa saja yang sudah dilakukan, dan apa saja yang belum dilakukan. Kalau hal ini tidak ada, pantas saja dugaannya publik benar, bahwa antara DPRD dan Sekretariat Dewan juga kongkalikong memanfaatkan uang rakyat untuk kepentingan berhura-hura," tutupnya.
Tulis Komentar