GILANGNEWS.COM — Defisit anggaran senilai Rp1,76 triliun yang membebani kas daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2024 memicu gelombang kritik tajam dari kalangan mahasiswa dan pemuda. Gabungan organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Riau bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau mendesak DPRD Provinsi Riau segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menginvestigasi dugaan kebocoran dan pemborosan anggaran yang dianggap "ugal-ugalan".

Diskusi terbuka yang digelar pada Selasa (25/6/2025) di Pekanbaru itu menyatukan suara organisasi seperti HMI, PMII, GMNI, IMM, GMKI, KAMMI, dan Himapersis. Mereka menyuarakan kekhawatiran terhadap tata kelola anggaran yang dinilai tidak transparan, dan menyayangkan sikap diam lembaga legislatif yang justru diharapkan menjadi garda terdepan pengawasan.

“Defisit ini bukan angka kecil. Ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kalau ini dibiarkan, maka yang dikorbankan adalah rakyat, jalan rusak tidak diperbaiki, fasilitas sekolah dan kesehatan terbengkalai, ekonomi daerah pun ikut tersendat,” tegas Fuad Santoso, SH., MH., Ketua KNPI Provinsi Riau, dalam keterangannya.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas APBD Riau Tahun 2024 menyoroti berbagai kejanggalan, termasuk belanja daerah yang tidak efisien dan tumpang tindih anggaran antarorganisasi perangkat daerah. Hal ini, menurut Fuad, memperkuat dugaan adanya kelalaian atau bahkan penyimpangan yang sistemik.