GILANGNEWS.COM - Ironi hukum kembali dipertontonkan di jantung Kota Pekanbaru. Di tengah semangat penegakan aturan, publik justru disuguhkan pemandangan kontras di mana proyek pembangunan megah berdiri gagah tanpa izin di atas lahan bermasalah, sementara pedagang kecil dan warga biasa langsung digusur tanpa kompromi.

Pasca rapat dengar pendapat (hearing) Komisi IV DPRD Pekanbaru bersama sejumlah OPD Pemko akhir pekan lalu, akhirnya secercah harapan muncul. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menerbitkan surat rekomendasi kepada Satpol PP untuk menertibkan aktivitas pembangunan di Jalan Sudirman yang berada persis di samping showroom Wuling/Koki Sunda.

Namun yang menyakitkan, bukan soal surat itu baru keluar setelah desakan keras. Tapi tentang mengapa Satpol PP, yang seharusnya menjadi ujung tombak penegakan Perda, justru terkesan bungkam dan tak bergeming.

"Benar, kita sudah menerima surat itu. Ditandatangani langsung oleh Kepala DPM-PTSP, Akmal Khairi, pada 4 Juli lalu," ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Amriel SH MH, Senin (7/7/2025).