Perda KTR yang disahkan tahun lalu sebenarnya memuat larangan merokok, menjual, mempromosikan, dan mengiklankan rokok di kawasan-kawasan tertentu, seperti kantor pemerintah, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, tempat ibadah, hingga ruang publik lainnya. Aturan ini dipertegas lagi dengan Surat Edaran Wali Kota Nomor 30/SE/2025, yang menyatakan bahwa seluruh ruangan di lingkungan kantor pemerintahan Pekanbaru wajib bebas asap rokok.

Namun realitas berkata lain. Iklan-iklan rokok justru masih mendominasi ruang visual kota. Anak-anak sekolah, pasien rumah sakit, bahkan jemaah yang baru saja selesai beribadah, disuguhi visualisasi masif produk yang seharusnya dibatasi penyebarannya.

Zulkardi mengingatkan, jika dibiarkan, kondisi ini menjadi bentuk pembiaran terhadap ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda.

"Kita ini sedang bicara soal masa depan anak-anak kita. Kalau iklan rokok dibiarkan, sama saja kita abai terhadap tanggung jawab moral dan hukum," tegasnya.

Ia menuntut tindakan nyata dari pemerintah kota, khususnya Satpol PP dan dinas terkait, untuk segera menertibkan iklan-iklan rokok yang melanggar aturan. Selain itu, DPRD juga mendesak agar dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penerapan Perda KTR ini.

"Kita jangan hanya sekadar membuat regulasi. Tapi harus ada pengawasan dan sanksi tegas bagi pelanggar. Kalau tidak, perda ini hanya jadi macan ompong," tukasnya.

Sumber : ZULFIKRI SH /