Menurut dia, pemeriksaan awal dari penyidik yang mengatakan ada kelompok atau organisasi yang memproduksi ujaran kebencian yang terstruktur sebagai motif ekonomi atau uang dalam jumlah jutaan rupiah, adalah bertolak belakang dengan surat dakwaan.

"JPU mendakwa Jasriadi melanggar undang-undang ITE dengan pasal mengakses komputer dan atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun maka akan terbantahkan nantinya dalam proses persidangan," kata dia.

Dia menegaskan, apa yang dilakukan oleh Jasriadi adalah kebih kepada kritik konstruktif atas rezim dan perlawanan kepada kelompok atau derasnya situs- situs porno yang menyerang melalui media sosial dan menyudutkan terutama kepada golongan muslim.

"Kami tetap meminta aparat penegak hukum supaya penegakkan hukum diterapkan sama kepada semua orang tanpa tebang pilih (diskriminasi,-red) terutama kepada mereka yang merasa memiliki kedekatan dan kepentingan kepada pihak penguasa," tambahnya.

Sumber : tribunnews.com /