Febri mengatakan, penyidik menggali proses pembuatan hingga perdebatan sebelum penerbitan SKL. Sebab sebelum penerbitan surat tersebut, terdapat sejumlah tahapan seperti pengklasifikasian utang hingga kewajiban utang yang harus dibayarkan.

“Ternyata ada kewajiban yang belum selesai dan BPK juga menemukan kerugian negara di sana,” ucapnya.

Febri menuturkan, penyidikan korupsi BLBI merupakan salah satu perkara selain e-KTP yang menjadi fokus KPK selama 2018.

“Kami serius menangani perkara BLBI dan e-KTP karena kerugiannya cukup besar,” tutur Febri.

SKL kepada Sjamsul diterbitkan oleh Syafruddin Arsyad Temenggung, selaku Ketua BPPN periode 2002-2004. KPK mencium praktik korupsi dalam penerbitan SKL tersebut.

Menurut KPK, kewajiban Sjamsul yang mesti diserahkan ke BPPN sebesar Rp4,8 triliun. Namun Sjamsul baru membayarnya, lewat penyerahan Dipasena yang nilainya hanya Rp1,1 triliun. Dengan demikian, Sjamsul masih memiliki kewajiban Rp3,7 triliun.

Sumber : CNN INDONESIA /