Belum diketahui, apakah agenda tersebut benar-benar akan membahas soal insiden tersebut atau hanya sekedar kumpul-kumpul saja.
Salah satu jurnalis yang enggan disebut namanya mengatakan, dirinya mengetahui ada acara kumpul-kumpul tersebut melalui pesan berantai di group Whatsapp.
"Saya dapat informasi, Ketua DPR mengundang jurnalis untuk makan malam. Tapi agendanya belum tau mas, hanya melihat informasi dari group," ujarnya.
Sementara itu, informasi lain yang didapat, bahwa acara makan dan kumpul bareng Bamsoet dengan Jurnalis sudah direncanakan sejak kemarin Kamis (1/2/2018).
"Kalau setahu saya informasi itu sudah dari kemarin malam mas, jadi rasanya tak mungkin ada kaitannya dengan insiden itu," ujar salah satu wartawan yang sehari-hari meliput di komplek parlemen.
Sementara itu, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo saat dihubungi untuk mengkonfirmasi hal ini, hingga Jumat sore ini belum memberikan jawaban.
Untuk diketahui, hari ini ada insiden dimana Ketua BEM UI Zaadat Taqwa terpaksa diamankan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) saat Presiden Jokowi menghadiri Dies Natalis ke-68 UI di Balairiung, Depok, Jumat pagi.
Pada acara itu, Zaadat mengacungkan buku berwarna kuning usai Presiden Jokowi menyampaikan pidato mengenai perkembangan global serta tantangan yang harus dipenuhi lembaga pendidikan.
Tak lama berselang, Paspampres menghampirinya dan memintanya untuk tidak melakukan aksinya itu.
Namun, mahasiswa itu menolak. Paspampres kemudian membawa Zaadat keluar dari Balairiung.
Pengacungan 'kartu kuning' dengan tangan kanan Zaadit, sebenarnya merupakan buku paduan suara Universitas Indonesia yang kebetulan berwarna kuning.
"Itu tadi buku paduan suara, karena pengawasan lumayan ketat tadi pas masuk ke dalam, makanya kita pakai buku itu, biar bisa masuk," tutur Zaadit.
Zaadit menjelaskan, pengacungan buku panduan berwarna kuning sebagai gambaran jika Presiden mendapatkan kartu kuning dengan maksud ?memberikan peringatan agar menyelesaikan permasalahan bangsa.
"Kita bawa tiga tuntutan, dan kita sudah sampaikan lewat aksi di stasiun (Universitas Indonesia)," tutur Zaadit.
Adapun tiga tuntutan tersebut, kata Zaadit, ?pertama terkait gizi buruk di Papua untuk segera diselesaikan oleh pemerintah karena lokasi kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, merupakan bagian dari Indonesia.
"Kami ingin mau dipercepat penyelesaiannya karena sudah lama dan sudah banyak korban," ucapnya.
Kemudian, tuntutan kedua yang disuarakan Zaadit, terkait Plt atau penjabat gubernur yang berasal dari perwira tinggi TNI/Polri. "Kita tidak pingin kalau misalnya kembali ke zaman orde baru, kita tidak pengen ada dwifungsi Polri, dimana Polisi aktif pegang jabatan gitu (gubernur) karena tidak sesuai dengan UU Pilkada dan UU Kepolisian," ujar Zaadit.
Sedangkan tuntutan ketiga, yaitu persoalan Permenristekdikti tentang Organisasi Mahasiswa (Ormawa) karena dapat mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.
"Kita tidak pingin mahasiswa dalam bergerak atau berorganisasi dan berkretasi itu dikungkang, oleh peraturan yang kemudian dibatasi ruang gerak mahasiswa," papar Zaadit.
Tulis Komentar