"Cobalah Pemprov panggil dinas tu, hitung. Berapa lahan, berapa gedung, berapa mobil, semuanya. Biar jelas," katanya.

"Kalau tidak, bisa hilang. Ada aset, namun kemudian kepala dinasnya ganti 5 kali, hilang sudah aset itu. Dikuasai orang lagi. Aset itu di catatan ada, tapi fisiknya tidak ada lagi," tambah Suhardiman.

Salah satu isu yang paling disorot adalah kasus murahnya penyewaan lahan milik Pemprov kepada Grand Zuri Hotel. lahan milik Pemprov seluas 1.280 m2 dijadikan Grand Zuri Hotel sebagai tempat parkir pengunjung hotel.

Namun, harga sewa lahan tersebut ternyata sangat murah. Grand Zuri Hotel ternyata hanya membayarkan Rp 38 juta per tahun.

"Lahannya luas. Jangankan Rp 38 juta, Rp 100 juta saja pasti ada yang mau," pungkas Suhardiman.

Sumber : bertuahpos.com /