Pekanbaru

Tutupi 'Kebocoran' PAD Pajak Air Permukaan, Bapenda Riau Siapkan Strategi Baru

Indra Putra Yana.

GILANGNEWS.COM - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau mengakui pemungutan pajak air permukaan belum tergarap maksimal. Padahal potensi tersebut terbilang cukup besar mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Persoalannya bukan pajak tidak dikejar, melainkan pajak yang dibayar perusahaan atas perhitungan sendiri dengan alat ukur air yang dimiliki perusahaan. Kemudian persoalan lain tarif air di Riau relatif rendah.

Demikian diutarakan Kepala Bapenda Provinsi Riau, Indra Putra Yana kepada media, Jumat (9/2/2018) di Pekanbaru. Dia mengatakan saat ini pihaknya tengah mencari formulasi baru agar target pajak air permukaan tercapai.

Sebab menurutnya, kalau masih mengandalkan perhitungan mesin alat ukur yang dilakukan perusahaan target tidak akan terkejar.

"Setelah formulasi dirumuskan, nanti kita panggil semua perusahaan yang ada. Kita punya UPT bisa jemput bola mensosialisasikan aturan baru," terangnya.

Karena itu, lanjut Indra, pihaknya  berwacana merubah perhitungan alat ukur dengan kajian kebutuhan air per perusahaan. Misalnya dari 5 ton per 1 jam, berapa ton butuh air perusahaan.

"Kalau kita menghitung seperti itu lebih mudah, dibanding harus dengan mesin alat ukur. Makanya kita rumuskan dulu tarif pajaknya berapa bersama tim.Setelah itu baru dihitung potensi pajaknya," katanya.

Indra meyakini, setiap perusahaan di Riau pasti ada hitungan kebutuhan airnya. Sebab selama ini perusahaan membayar pajak atas hitungan sendiri.

"Kita tidak katakan kalau perusahaan tidak jujur, tapi dari hitung-hitungan kita masih ada selisih dengan yang kita harap sama pajak yang dibayar perusahaan," bebernya.

"Karena berdasarkan data, Riau hampir 200 memiliki pabrik kelapa sawit (PKS). Belum dari Chevron, Pertamina dan lainnya, yang diperkirakan lebih dari 200 perusahaan," ujarnya.

Disinggung DPRD memperkirakan ada di 321 perusahaan di Riau, Indra tidak menampik itu. Memang potensi perusahaan yang ada berkisar diangka tersebut.

"Yang dikatakan dewan betul itu. Bisa saja seperti itu jumlah perusahaan di Riau. Itu yang akan kita kejar," tukasnya. Amin


Tulis Komentar