“Lebih kurang anggarannya Rp3,4 miliar untuk penyelesaian 7 persil lahan warga yang belum itu,” jelasnya.

Dilapangan kata Dedi, upaya ini tidak semudah yang dibayangkan, meski sudah melakukan pendekatan, namun ada saja warga yang enggan untuk diganti rugi.

“Berkoordinasi juga dengan pihak pengadilan dalam hal eksekusi lahannya itu, dan eksekusi pertama dari 7 persil itu, dua sudah mau sudah dibayar, tinggal lima persil lagi,” paparnya.

Dari lima persil yang sisa itu, dijelaskan Dedi, dua masih pikir-pikir, dua lagi tegas tidak mau, dan satu lahannya tumpang tindih. “Sebulan habis itu pihak pengadilan turun ke lapangan lagi sama staf dinas pertanahan, hasilnya semu menolak dan tidak mau,” ungkapnya.

Dan dari masalah ini, tetap ada upaya persuasif. “Jika tidak mau juga nanti baru disidang di pengadilan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, mana lahan yang sudah diganti diinstruksikannya kepada dinas terkait untuk cepat dikerjakan, supaya tidak ada persolan lagi.

 “Maka cepat saja digali lahan yang sudah selesai itu, agar nanti bisa dikerjakan proses nya, mulai dari simpang Garuda Sakti sampai batas Kampar,” paparnya.

Jadi, dia berharap proses pelebaran jalan Soebrantas ini menjadi fokus, dan tentunya tahun ini bisa selesai.

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Amriel pun berharap proses pengerjaan pelebaran Jalan Soebrantas itu segera diselesaikan. Karena ini menjadi salah satu solusi pengurai kemacetan.

“Kita dengar kemarin masih ada masalah, tapi kalau memang sudah menjadi fokus, kita berharap selesai tahun ini juga,” sebutnya.

Sumber : riaupos.co /