Dimana saat kunjungan ke Kementerian Keuangan, Pemprov Riau mengharapkan adanya transparansi soal pengurangan DBH. Karena selama ini Riau sebagai penghasil minyak tidak pernah tahu faktor-faktor pengurang DBH.

"Kita akan menyampaikan data dan fakta. Kita berharap dengan penyampaian itu kedepan dalam sisi transparansi data dapat terbuka. Begitu juga terkait kondisi kita saat ini, sehingga dapat disikapi oleh semua pihak," ujarnya.

Dalam FGD tersebut, kata Sekdaprov Riau, seluruh Sekda Kabupaten dan Kota se-Riau juga diundang oleh Kemenko Perekonomian. Termasuk tambah kementerian pusat, mulai dari Ditjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Anggaran, Ditjen Migas, SKK Migas, Media dan LSM.

Informasi yang dihimpun wartawan dari agenda FGD DBH - EITI Indonesia. Dimana Ditjen Perimbangan Keuangan mengulas paparan tentang transparansi DBH dari sisi tugas, fungsi dan perannya, begitu juga Ditjen lainnya.

Sumber : cakaplah.com /