Melalui sebuah pernyataan, Inspektur Jenderal Polisi Mohd Fuzi Harun mengatakan, ketujuh tersangka merupakan warga Malaysia dan Indonesia. Empat orang di antaranya adalah warga Malaysia dan tiga orang lainnya warga negara Indonesia.
Mereka ditangkap selama operasi antara 12 dan 17 Juli di Terengganu, Selangor, Perak, dan Johor. Salah satu tersangka asal Indonesia diketahui seorang operator pabrik berusia 42 tahun. Dia mengaku memiliki hubungan dengan seorang pria dari Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dari Indonesia.
Dia juga terlibat dalam kasus pengeboman markas Brimob Kelapa Dua, Depok 10 Mei lalu. Tersangka lainnya yang nerupakan seorang pria pengangguran, 34, ditangkap di Skudai, Johor, Selasa (17/7).
“Tersangka adalah pendukung Daesh yang menurut postingan-nya di akun Facebook membuat ancaman untuk membunuh Raja Sultan Muhammad V, Perdana Menteri Mahathir Mohamad, dan Menteri Mujahid Yusof Rawa. Tersangka menganggap pemimpin di Malaysia tidak islami dalam memerintah negara berdasarkan hukum syariah,” ungkap Fuzi, Kamis (19/7).
Dua tersangka Malaysia lainnya yang merupakan seorang lelaki berusia 42 tahun dan seorang perempuan berusia 24 tahun juga ditangkap di Johor.
Lelaki tersebut merupakan seorang teknisi. Dia bahkan mengancam akan meluncurkan serangan bom di Malaysia, Indonesia, dan Filipina setelah perayaan Idul Fitri 2018.
Menurut Fuzi, lelaki tersebut sering berkomunikasi dengan Muhammad Wanndy Mohamed Jedi yang merupakan anggota Daesh Malaysia di Syria untuk mendapatkan info perkembangan terakhir di sana.
Mohammed Wanndy adalah seorang anggota ISIS terkemuka di Syria yang tewas dalam serangan udara pada 2017. Dia merupakan dalang di balik serangan Movida Club di Puchong, Selangor pada 28 Juni 2016.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, ia belum mendapatkan notifikasi resmi dari otoritas Malaysia mengenai tiga WNI yang ditangkap diduga teroris yang menargetkan membunuh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.
Retno menyampaikan, ia baru mengetahui hal tersebut berdasarkan rilis dari otoritas kepolisian Malaysia.
“Siang ini kami kontak otoritas Malaysia untuk meminta akses kekonsuleran,” kata Retno ketika ditemui di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (19/7).
Menurutnya, hal itu penting agar pihak Indonesia bisa memastikan bahwa yang bersangkutan yang diduga WNI adalah benar WNI. Selanjutnya, Indonesia bisa menghimpun data dan memverifikasi dengan yang ada di sistem.
“Informasi itu yang baru dapat saya sampaikan, karena paling tidak sampai sebelum pertemuan dengan Menlu Papua Nugini tadi. Akses kekonsuleran belum diberikan kepada KBRI,” ujar Retno.
KBRI, menurut Retno, masih dalam proses untuk memastikan apakah mereka betul-betul WNI. Selain itu juga masih dilakukan upaya pencocokan data.
Terkait dengan apakah mereka tergabung dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) atau Negara Islam Indoneaia (NII) seperti yang sudah diutarakan kepolisian Malaysia, Retno juga belum mengetahui. Sebab belum mengetahui status kewarganegaraan.
Tulis Komentar