GILANGNEWS.COM - Badan Intelijen Negara (BIN) memastikan kabar yang tersebar di twitter terkait Kepala BIN menyuap beberapa Ormas Mahasiswa (PB HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi, KMHDI) adalah hoaks. Di dalam kabar tersebut disebutkan masing-masing Ormas Mahasiswa  mendapat Rp 200 juta per bulan, sementara ketua pengurusnya mendapat Rp 20 juta per bulan.

"Kabarnya Ormas mahasiswa ini diminta untuk atas nama organisasi agar tidak mengkritisi dan tak jadi oposan terhadap pemerintahan Jokowi minimal sampai Oktober 2019, dan ada penggelontoran dana untuk deklarasi. Isu tersebut tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah, dalam hal ini BIN," ujar juru bicara BIN Wawan Hari Purwanto, Minggu (18/11).

Ia menjelaskan, BIN tidak melarang siapa pun mengkritisi pemerintah. Sebab, kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa. 
"Namun kritik harus ada data dan fakta serta diberikan solusi. Selama ini kritik dan saran terus terjadi dan tidak masalah, sebab ada hak jawab yang  diberikan UU secara berimbang (cover both side)," ujarnya.

Wawan menambahkan, munculnya berbagai Ormas Relawan adalah kehendak masyarakat untuk berserikat dan berkumpul secara sukarela. Tidak perlu didorong oleh siapa pun termasuk BIN, dan itu sah menurut UU.
"Ormas bebas menyuarakan sesuatu namun tetap harus bertanggung jawab, bukan hoaks, bukan fitnah, sebab  mereka dapat terkena sanksi berdasarkan UU ITE," ungkap Wawan.