Mahfud MD soal Perppu KPK: Sudah Diolah Jokowi

Selasa, 29 Oktober 2019 | 10:43:38 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD.

GILANGNEWS.COM - Menkopolhukam Mahfud MD mengklaim Presiden Joko Widodo tengah mempertimbangkan masukan dari semua pihak terkait Perppu KPK. Menurutnya, Perppu KPK merupakan kewenangan presiden.

"Jadi tinggal kita nunggu presiden bagaimana. Sudah diolah," ujar Mahfid di Hotel JW Marriott, Jakarta, Senin (28/10).

Mahfud menuturkan masukan terkait Perppu KPK sudah ada sebelum ia dipilih menjadi menteri menggantikan Wiranto. Ia berkata masyarakat juga telah memberikan sikap dan pandangannya mengenai Perppu KPK kepada Jokowi.

  • Baca Juga Terungkap! Pelaku Bom Bunuh Diri Katedral Makassar Diduga 2 Orang Naik Motor
  • Baca Juga Angkat Bicara! Kapolda Riau Sebut Pengamanan terhadap Masyarakat Selalu Berjalan
  • Baca Juga Breaking News! Bom Makassar, Walikota Ungkap Tak Ada Korban di Dalam Gereja Katedral
  • Baca Juga Sadis! Bom Bunuh Diri Terjadi di Gereja Katedral Makassar, Potongan Tubuh Berserakan

    • Lebih lanjut, Mahfud mengatakan Perppu KPK merupakan kewenangan Jokowi. Dengan posisi tersebut, ia mengatakan tidak berwenang untuk mengintervensi penerbitan Perppu KPK.

    "(Perppu) Itu presiden, apakah akan mengeluarkan apa tidak itu. Semua masukan sudah disampaikan," ujarnya.

    Sebelumnya, Jokowi menyebut tengah mempertimbangkan menerbitkan Perppu KPK usai bertemu dengan sejumlah tokoh nasional pada Kamis (26/9).

    Pertimbangan itu merupakan respons terhadap aksi unjuk rasa kalangan aktivis hingga mahasiswa yang menolak pengesahan revisi UU KPK.

    Selain Perppu KPK, dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh nasional di Istana itu juga membahas berbagai permasalahan, seperti kebakaran hutan dan lahan, hingga permasalahan Papua dan RUU KUHP.

    Tokoh nasional yang hadir di antaranya Romo Magnis Suseno, Mahfud MD, Alissa Wahid, Quraish Shihab, Butet Kartaredjasa, Goenawan Mohamad, Anita Wahid, hingga Christine Hakim.

    Sejumlah elemen masyarakat terus menyuarakan desakan kepada presiden agar mengeluarkan Perppu KPK. Mereka berpendapat UU KPK yang telah disahkan justru melemahkan KPK. Poin-poin yang dianggap melemahkan KPK diantaranya keberadaan dewan pengawas.

    Berita Lainnya

    Terkini

    Pemprov Riau Tuntaskan Perbaikan Sambungan Jembatan Siak I Pekanbaru, Celah 15 Cm Ditutup

    Senin, 19 Januari 2026 | 21:56:28 WIB

    Komisi II DPRD Pekanbaru Gelar Rapat dengan Sekda, Bahas Pengelolaan Ruko Sukaramai Trade Center

    Senin, 19 Januari 2026 | 21:49:59 WIB

    DPRD Riau Siapkan Ranperda Pemberdayaan Ketahanan Keluarga, Naskah Akademik Disusun Sejak 2022

    Senin, 19 Januari 2026 | 21:45:50 WIB

    Pemko Pekanbaru Terbitkan SE Larangan Tebang Pohon Sembarangan, Warga Wajib Izin

    Senin, 19 Januari 2026 | 21:42:02 WIB

    DLHK Pekanbaru Tanggapi Truk Sampah Tanpa Penutup yang Viral, Ini Penjelasan Reza Aulia

    Senin, 19 Januari 2026 | 21:30:29 WIB

    Polresta Pekanbaru Tangkap 3 Bandar Narkoba di Gang Suri Tauladan, 8 Pengguna Ikut Diamankan

    Senin, 19 Januari 2026 | 21:25:57 WIB

    Kepala Lapas Pekanbaru Pimpin Rapat Keamanan, Fokus Cegah Barang Terlarang Masuk

    Senin, 19 Januari 2026 | 21:22:00 WIB

    Warga Temukan Pria Meninggal di Kecamatan Sail Pekanbaru, Polisi Lakukan Olah TKP

    Senin, 19 Januari 2026 | 21:16:16 WIB

    Kabur Berbulan-bulan, Otak Pencurian Brankas di Sukajadi Pekanbaru Akhirnya Ditangkap

    Senin, 19 Januari 2026 | 14:46:34 WIB

    Daftar Anggaran OPD Pekanbaru 2026 Lengkap, Mulai dari Pendidikan hingga Kecamatan

    Ahad, 18 Januari 2026 | 17:46:42 WIB