GILANGNEWS.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau menilai polemik soal pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas), yang dipersoalkan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, disebabkan tidak adanya kesamaan persepsi antara pusat dan daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Syahrial Abdi mengatakan, terkait pembagian DBH antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus satu persepsi terlebih dahulu.
Karena itu, kata dia, pihaknya beberapa waktu lalu mengadakan rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.