Agenda penting lainnya adalah jawaban Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait nota keuangan serta Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2026.

Namun, sebelum rapat resmi dibuka, dinamika mencuat di ruang sidang. Anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Faisal Islami, menyampaikan interupsi keras menyoroti ketidakhadiran pihak Pemko Pekanbaru.

Ia menilai absennya perwakilan eksekutif dalam pembahasan APBD sebagai catatan buruk dalam proses legislasi daerah.

Faisal menegaskan, DPRD telah menunjukkan keseriusan dengan hadir sejak pagi untuk membahas agenda yang menyentuh kepentingan publik.

“APBD ini menyangkut kepentingan seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Jangan sampai nanti DPRD yang dianggap tidak serius, sementara pemerintah justru tidak hadir,” ujarnya.

Ia juga meminta pimpinan DPRD segera berkomunikasi dengan pihak eksekutif. Menurut Faisal, jika Wali Kota berhalangan hadir, semestinya ada delegasi kepada Wakil Wali Kota atau pejabat terkait agar pembahasan tetap berjalan sesuai jadwal. “Kalau memang ada acara, silakan delegasikan,” katanya.

Setelah interupsi tersebut, pimpinan rapat tetap melanjutkan tahapan persidangan. Dikky membacakan agenda dan secara resmi membuka rapat paripurna dengan basmalah.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Paripurna ke-15 Masa Sidang ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kota Pekanbaru pada hari ini, Rabu 31 Desember 2025, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ucapnya.

Namun hingga rapat dibuka, perwakilan Pemko Pekanbaru belum juga hadir di ruang sidang. Untuk menjaga efektivitas dan kelengkapan pembahasan agenda strategis, pimpinan DPRD akhirnya memutuskan menskors rapat paripurna selama satu jam.

“Sehubungan dengan belum hadirnya Pemerintah Kota Pekanbaru, maka rapat paripurna ini kita skor selama satu jam,” kata Dikky menutup sidang sementara.

Skorsing tersebut menandai pentingnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, terutama terkait APBD yang menjadi instrumen utama pelayanan dan pembangunan Kota Pekanbaru.

Sumber : ZULFIKRI SH /