“Kalau di kawasan yang tidak padat lalu lintas masih ada pungutan parkir, maka kebijakannya perlu dievaluasi. Terlebih jika juru parkir hanya menggunakan rompi tanpa identitas resmi,” ujarnya.

Zulkardi menegaskan, tanpa kejelasan legalitas, pungutan parkir tersebut berpotensi menjadi praktik parkir liar. “Pertanyaannya jelas, uang parkir itu masuk ke kas daerah atau ke kantong pribadi? Jika tidak ada kepastian, maka praktik seperti ini harus dihentikan,” kata dia.

Sejalan dengan itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pekanbaru mendorong agar kebijakan parkir gratis tidak hanya berlaku di ritel nasional, tetapi juga diperluas ke UMKM, ruko, kedai harian, swalayan lokal, serta rumah sakit.

Menurut Zulkardi, dorongan tersebut muncul setelah Fraksi PDI Perjuangan menerima banyak pengaduan dari masyarakat dan pelaku usaha yang menilai kebijakan parkir saat ini masih bersifat diskriminatif.

“Masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, meminta pemerintah kota bersikap adil dan tidak membeda-bedakan dalam menetapkan kebijakan parkir,” ujarnya.

Ia menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan akan secara resmi menyurati Pemerintah Kota Pekanbaru agar kebijakan parkir gratis diperluas dan dituangkan dalam regulasi yang jelas.

“Kami akan mendorong agar parkir di UMKM, kedai harian, swalayan lokal, dan rumah sakit digratiskan. Ini penting untuk memberi kepastian hukum sekaligus melindungi ekonomi masyarakat kecil,” kata Zulkardi.

Menurut dia, istilah parkir gratis tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan harus diterapkan secara konsisten di lapangan.

“Parkir bukan sekadar urusan teknis, tetapi menyangkut keadilan dan keberpihakan. Pemerintah kota tidak boleh setengah-setengah dalam mengambil keputusan,” ujarnya.

Zulkardi menegaskan DPRD Kota Pekanbaru, khususnya Fraksi PDI Perjuangan, akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan aspirasi tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan konkret.

“Kami ingin ini tidak berhenti sebagai wacana. Jika perlu, akan kami dorong melalui rekomendasi resmi DPRD hingga pembahasan regulasi. Pemerintah kota harus menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat dan pelaku usaha kecil,” kata dia.

Sumber : ZULFIKRI SH /