Kepala OPD Pilih ke Thailand, Rapat APBD Pekanbaru Jadi Ricuh!

Selasa, 20 Agustus 2024 | 20:10:34 WIB

PEKANBARU - Suasana rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru memanas ketika Dapot Sinaga, politisi PDI Perjuangan, meledak dalam kemarahan. Apa yang seharusnya menjadi diskusi serius tentang APBD Perubahan 2024 dan APBD Murni 2025 berubah menjadi ajang kritik tajam terhadap absennya para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemko Pekanbaru.

Dengan nada tinggi, Dapot Sinaga menginstruksikan staf DPRD untuk memanggil para wartawan yang berada di luar ruang rapat agar segera masuk. "Tulis, Pemko Pekanbaru tidak menghargai DPRD ini!" serunya. Kekecewaan dan kemarahan ini timbul dari minimnya kehadiran para Kepala OPD yang dinilainya lebih memilih perjalanan dinas ke luar negeri daripada menghadiri rapat penting ini.

Dari informasi yang beredar, banyak Kepala OPD saat ini sedang berada di Thailand, meninggalkan tanggung jawab di Pekanbaru. "Semalam kami rapat membahas APBD, undangan sudah disampaikan, tapi hari ini banyak yang tidak hadir, termasuk Indra Pomi yang seharusnya hadir sebagai Ketua TAPD sekaligus Sekda," ungkap Dapot. Menurutnya, absennya mereka dalam pembahasan anggaran yang krusial ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap proses penganggaran yang seharusnya menjadi prioritas.

  • Baca Juga Ahok Ikhlas Jalani Hidup di Balik Jeruji Besi
  • Baca Juga Besok Sidang Terakhir Ahok, Penjagaan Lebih Banyak dari Biasanya
  • Baca Juga KH Ma'ruf Enggan Bertemu Ahok, karena Alasan Ini
  • Baca Juga Jaksa sebut sikap ahok merasa paling benar
  • Tanpa kehadiran para Kepala OPD, Dapot Sinaga khawatir proses pengesahan anggaran akan terhambat. "Bagaimana kita bisa mengetahui detail anggaran mereka jika mereka tidak hadir? Kalau tidak dibahas dengan benar, bagaimana kita bisa mengesahkannya?" tanyanya retoris.

    Dapot juga meminta Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, untuk memastikan seluruh Kepala OPD hadir dalam pembahasan ini agar mereka bisa memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas alokasi anggaran yang diajukan. "Selama ini mungkin Pj Walikota hanya menerima laporan yang manis-manis saja. Sekarang, tolong datang ke DPRD dan lihat langsung," tegasnya, meminta agar Pj Walikota terlibat langsung dalam rapat-rapat anggaran berikutnya.

    Kisruh di rapat Banggar ini memperlihatkan betapa pentingnya koordinasi antara DPRD dan Pemko Pekanbaru dalam proses penganggaran. Dengan waktu yang semakin sempit menuju September 2024, sinergi dan komitmen dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan anggaran dapat disahkan sesuai jadwal dan demi kepentingan masyarakat Pekanbaru.

    Terkini