GILANGNEWS.COM - Pemerintah Provinsi Riau kembali menghadapi tantangan serius terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Dana transfer dari pemerintah pusat ke Provinsi Riau kembali dipangkas, yang berpotensi memperparah defisit anggaran.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengungkapkan bahwa potongan kali ini mencapai Rp200 miliar. Angka ini menambah daftar pemangkasan yang sebelumnya juga telah dilakukan.
Sebelumnya, dana transfer tersisa sekitar Rp900 miliar, setelah dipotong dari Rp1,2 triliun.
"Ini menjadi ancaman lagi, akan ada pemotongan dana transfer pusat ke Provinsi Riau mencapai Rp200 miliar, setelah sebelumnya juga dipotong," ujar Edi Basri, Selasa (26/8/2025).
Edi Basri menyayangkan belum adanya langkah konkret dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk mencari potensi pendapatan baru guna menutupi defisit anggaran yang mengancam.
"Seharusnya ada upaya yang konkret dari pemerintah provinsi Riau, karena ini persoalan serius, bagaimana agar bisa menutupi dan solusi untuk defisit anggaran ini," kata Edi Basri.
Permasalahan ini menjadi salah satu alasan mengapa APBD Riau 2026 dan APBD Perubahan 2025 belum juga diajukan hingga saat ini.
Menurut Edi Basri, masih banyak peluang yang bisa dimaksimalkan untuk menggenjot pendapatan dari berbagai sektor.
Ia mencontohkan potensi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang harus diberi target pendapatan lebih tinggi.
"Seperti potensi di sektor BUMD yang harus dimaksimalkan, jangan sampai diberikan target yang rendah, tapi harus tinggi target yang diberikan kepada BUMD ini," ujarnya.
Selain itu, sektor lain seperti galian C dan berbagai potensi pajak lainnya juga dinilai belum tergarap secara maksimal.