Pendapatan Pajak BBM Rendah, DPRD Riau Minta Pemprov Benahi Pengawasan dan Kuota

Rabu, 15 Oktober 2025 | 16:13:43 WIB
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri

GILANGNEWS.COM - Komisi III DPRD Riau melakukan tinjauan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB). Pasalnya, pendapatan Riau dari pajak bahan bakar minyak (BBM) tersebut sangat rendah.

Pada tahun ini, Riau hanya menargetkan Rp1,3 triliun dari pajak BBM. Namun yang terealisasi sampai Oktober 2024 ini belum sampai Rp1 triliun.

Sementara dibandingkan dengan daerah lain seperti Kalimantan Timur, nilai pajak BBM mereka tembus Rp5,2 miliar. Sementara Riau sampai saat ini masih berkisar Rp900 miliar.

  • Baca Juga BPJS Ketenagakerjaan Tambah Peserta Pekerja Informal
  • Baca Juga Kini BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Program Jaminan Pensiun.
  • Baca Juga Biaya Kecelakaan Kerja bagi yang ikut Program BPJS diTanggung 100 %
  • Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan BPH Migas di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Komisi III meminta data terkait berapa jumlah minyak, baik solar, maupun bensin yang disebarkan di Riau.

    "Kita minta datanya berapa bahan bakar minyak, baik solar maupun bensin yang disebarkan di Riau atau kuota Riau. Data itu nanti kita cocokkan dengan laporan pajak yang ada di Bapenda," kata Edi, Rabu (15/10/2025).

    Pihaknya mempertanyakan apakah semua minyak tersebut dijual di Riau atau tidak. Atau bahkan ada pasar gelap.

    "Jadi potensi yang memungkinkan itu, kalau kita bandingkan daerah lain, seperti Kalimantan Timur dan daerah lainnya itu, minimal mereka dapat Rp3 triliun. Kita hanya Rp1,3 triliun dan bahkan sampai bulan Oktober baru Rp900 miliar. Ini harus kita gas," ungkapnya.

    Dirinya berharap, sebelum pengajuan APBD murni 2026, harus sudah ada formulasi dari Pemerintah Provinsi Riau untuk menutupi pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD).

    "Kalau tidak, kita tidak bisa bergerak. Artinya aspirasi masyarakat, peningkatan layanan kesehatan, layanan pendidikan dan juga layanan-layanan kebutuhan masyarakat lainnya tidak akan terpenuhi," pungkasnya.

    Terkini