KPK Tegaskan Tak Ada Penangguhan Penahanan untuk Kampanye

Rabu, 21 Februari 2018 | 22:00:13 WIB
Salah satu calon kepala daerah yang ditangkap KPK, Bupati Ngada Marianus Sae, yang hendak maju di Pilkada NTT, di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/2). KPK tidak memberi penangguhan penahanan untuk kampanye pada calon kepala daerah.

GILANGNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada penangguhan penahanan bagi para calon kepala daerah yang tengah ditahan oleh KPK demi memberi kesempatan kepada mereka untuk kampanye di Pilkada 2018.

"Saya kira belum ada selama ini KPK akan mengabulkan penangguhan penahanan dengan alasan mengikuti kampanye," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/2).

Sebaliknya, kata dia, KPK akan tetap berfokus untuk bisa menyelesaikan kasus yang tengah menjerat para calon kepala daerah tersebut. Artinya, KPK akan tetap memeriksa mereka saat dibutuhkan.

  • Baca Juga Terungkap! Pelaku Bom Bunuh Diri Katedral Makassar Diduga 2 Orang Naik Motor
  • Baca Juga Angkat Bicara! Kapolda Riau Sebut Pengamanan terhadap Masyarakat Selalu Berjalan
  • Baca Juga Breaking News! Bom Makassar, Walikota Ungkap Tak Ada Korban di Dalam Gereja Katedral
  • Baca Juga Sadis! Bom Bunuh Diri Terjadi di Gereja Katedral Makassar, Potongan Tubuh Berserakan
  • "Jika kita butuhkan bukti lain, tetap lakukan proses pencarian bukti," ujar Febri.

    Lebih lanjut, Febri menyampaikan pembantaran penahanan hanya berlaku pada kondisi tertentu, yakni kondisi sakit.

    "Tapi untuk penangguhan penahanan, kita belum ada terutama untuk kampanye," imbuh dia.

    KPK telah menangkap lima kepala daerah dalam dua bulan pertama 2018 lewat operasi tangkap tangan. Empat di antaranya merupakan calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2018 atau petahana.

    Mereka adalah Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Ngada Marianus Sae, Bupati Subang Imas Aryumningsih, dan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

    Dalam kasus mereka yang ditangani KPK, Nyono, Marianus, dan Imas disangkakan sebagai penerima suap, sedangkan Mustafa diduga sebagai pemberi suap.

    Terkini