Wow, 9 Daerah Naikkan Dana Hibah Jelang Pilkada

Kamis, 22 Februari 2018 | 12:09:41 WIB

GILANGNEWS.COM - Menjelang Pilkada Serentak 2018, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengingatkan potensi penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah oleh calon petahana. Selain rawan dikorupsi, dana tersebut rentan dijadikan bancakan ongkos politik mengikuti Pilkada.

Peneliti FITRA, Gurnadi Ridwan mengungkapkan, adan­ya kecenderungan kenaikan ang­garan bansos menjelang tahun politik. "Dana bansos dan hibah ini digunakan petahana untuk menabung modal sosial yang dipergunakan sebagai bagian dari politik pencitraan," katanya di Jakarta, kemarin.

FITRA mencatat, ada sem­bilan daerah yang meningkat­kan belanja hibah dan bansos pada 2017. Sembilan daerah itu adalah Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Donggala, Kabupaten Garut, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Dieiyai, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.

  • Baca Juga Terungkap! Pelaku Bom Bunuh Diri Katedral Makassar Diduga 2 Orang Naik Motor
  • Baca Juga Angkat Bicara! Kapolda Riau Sebut Pengamanan terhadap Masyarakat Selalu Berjalan
  • Baca Juga Breaking News! Bom Makassar, Walikota Ungkap Tak Ada Korban di Dalam Gereja Katedral
  • Baca Juga Sadis! Bom Bunuh Diri Terjadi di Gereja Katedral Makassar, Potongan Tubuh Berserakan

    • "Rata-rata sembilan daerah tersebut meningkatkan belanja bansos sebesar 35,4 persen men­jelang pilkada," paparnya.

    Modus yang digunakan ada­lah menyalurkan dana tersebut kepada penerima fiktif hingga pemotongan dana hibah yang diberikan kepada masyarakat seperti yang terjadi di Banten pada 2015.

    Gurnadi menerangkan, pen­ganggaran dana bansos dan hibah dilakukan mulai dari pengajuan oleh kepala daerah yang diteruskan kepada Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menentukan be­saran anggaran.

    "Intervensi kepala daerah sangat mungkin dilakukan da­lam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) un­tuk kemudian dibahas dengan DPRD," imbuhnya.

    Terkait hal ini, FITRA mem­inta pemerintah untuk mengawa­si dana bansos dan hibah dengan melihat tren kenaikan anggaran dari tahun-tahun sebelumnya. Jika naik drastis, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu memperinci kenaikan tersebut apakah relevan dengan peruntukannya di lapangan atau justru hanya dijadikan sebagai celah korupsi bagi petahana untuk kepentingan pilkada.

    Selain itu, proses perumusan anggaran dana bansos dan hibah harus dilakukan secara trans­paran dengan dengan mempub­likasikan penerima dana tersebut sejak disahkannya dokumen KUA-PPAS sehingga ada kon­trol dari masyarakat.

    "Pengawasan yang paling bisa diandalkan adalah melibat­kan masyarakat, dengan begitu proses pembahasan anggaran diselesaikan dan dilakukan se­cara transparan," tandasnya.

    Sekjen FITRA, Yenny Sucipto, mengatakan selain adanya pen­ingkatan dana bansos yang raw­an diselewengkan celah lainnya adalah mark down Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihaknya mencatat, PAD di provinsi peser­ta Pilkada rata-rata mengalami penurunan sebesar 7 persen dari total belanja PAD tahun 2017.

    "Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah jadi provinsi yang memiliki penurunan terbesar. Rata-rata Rp 7,2 miliar," sebutnya.

    FITRA juga mencatat penu­runan PAD di beberapa kota yang akan menyelenggarakan Pilkada. Pada 2016 PAD Kota Bandung sebesar Rp 2,15 triliun, tapi pada 2017 menjadi Rp978 miliar atau menurun sebesar 45 persen.

    Sementara Kota Bekasi mengalami penurunan sebesar 42,2 persendari Rp1,6 triliun tahun 2016 menjadi Rp 677 miliar.

    Berita Lainnya

    Terkini

    Pemprov Riau Tuntaskan Perbaikan Sambungan Jembatan Siak I Pekanbaru, Celah 15 Cm Ditutup

    Senin, 19 Januari 2026 | 21:56:28 WIB

    Komisi II DPRD Pekanbaru Gelar Rapat dengan Sekda, Bahas Pengelolaan Ruko Sukaramai Trade Center

    Senin, 19 Januari 2026 | 21:49:59 WIB

    DPRD Riau Siapkan Ranperda Pemberdayaan Ketahanan Keluarga, Naskah Akademik Disusun Sejak 2022

    Senin, 19 Januari 2026 | 21:45:50 WIB

    Pemko Pekanbaru Terbitkan SE Larangan Tebang Pohon Sembarangan, Warga Wajib Izin

    Senin, 19 Januari 2026 | 21:42:02 WIB

    DLHK Pekanbaru Tanggapi Truk Sampah Tanpa Penutup yang Viral, Ini Penjelasan Reza Aulia

    Senin, 19 Januari 2026 | 21:30:29 WIB

    Polresta Pekanbaru Tangkap 3 Bandar Narkoba di Gang Suri Tauladan, 8 Pengguna Ikut Diamankan

    Senin, 19 Januari 2026 | 21:25:57 WIB

    Kepala Lapas Pekanbaru Pimpin Rapat Keamanan, Fokus Cegah Barang Terlarang Masuk

    Senin, 19 Januari 2026 | 21:22:00 WIB

    Warga Temukan Pria Meninggal di Kecamatan Sail Pekanbaru, Polisi Lakukan Olah TKP

    Senin, 19 Januari 2026 | 21:16:16 WIB

    Kabur Berbulan-bulan, Otak Pencurian Brankas di Sukajadi Pekanbaru Akhirnya Ditangkap

    Senin, 19 Januari 2026 | 14:46:34 WIB

    Daftar Anggaran OPD Pekanbaru 2026 Lengkap, Mulai dari Pendidikan hingga Kecamatan

    Ahad, 18 Januari 2026 | 17:46:42 WIB