HIPMI Riau: Pajak Pertalite Bukti Pemerintah Tak Transparan

Senin, 05 Maret 2018 | 12:19:39 WIB

GILANGNEWS.COM - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Riau melihat masalah pajak pertalite sebagai bukti ketidaktransparanan pemerintah, terhadap kebijakan menaikkan harga bahan bakar.

Masalah ini kemudian membuat masyarakat meraba sehingga kesimpulan yang terjadi terkadang tidak sejalan dengan realitas sebenarnya.

Ketum HIPMI Riau Datuk Seri Niaga Budi Febriadi mengatakan sikap DPRD Riau akan merevisi Undang-Undang Pajak Pertalite dianggap sebuah langkah positif, untuk mengurai dan memberikan solusi terhadap masalah ini.

Baca Juga BPJS Rekrut 10 Ribu Agen Jaminan Sosial Gaet Pekerja Informal

Namun demikian, kata Budi, rencana merevisi Undang-Undang itu harus dilakukan dengan serius sehingga betul-betul berdampak terhadap masyarakat.

"Selain itu pihak PT. Pertamina dan Hiswana Migas juga harus didudukkan bersama. Sebab kedua belah pihak ini juga perlu memberikan solusi atas masalah BBM yang kini dihadapi masyarakat. Selama ini kan cara kerja Hiswana Migas masyarakat tidak pernah tahu," ujarnya kepada bertuahpos.com Senin 5 Maret 2018.

Selain itu, DPRD Riau sebagai wakil rakyat wajib memberikan solusi terhadap masalah ini. Misal dengan penurunan pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pertalite, patut diberi apresiasi.

Namun dengan catatan bukan hanya sebatas itu, kemudian mengabaikan masalah pengawasan yang itu merupakan tanggung jawab legislatif.

Selanjutnya, masalah pertalite murni persoalan masyarakat, tidak ada urusan dengan Pilkada Riau yang sebentar lagi akan berlangsung.

Artinya, DPRD Riau tidak pantas jika beralasan masalah Pilkada membuat tanggung jawab abai. Seperti perumusan Undang-Undang soal pajak pertalite.

"Ini kebutuhan mendesak dan harus segera diselesaikan. Jangan beralasan Pilkada malah mengabaikan hal yang lebih urgen dimana itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami juga mengerti bahwa Pilkada adalah amanah institusi yang harus dijalankan. Jangan sampai semakin dekat Pilkada, masyarakat semakin sulit untuk dapat pertalite, solar dan lainnya. Kan lucu kalau seperti ini," kata Budi.

HIPMI Riau: Pajak Pertalite Bukti Pemerintah Tak Transparan

Berita Lainnya

Pemko Pekanbaru Operasikan Simpang Baru Tuanku Tambusai–Jalan Paus, Kemacetan Berkurang

PUPR-PKKP Riau Diminta Segera Rampungkan Pendataan dan Perbaikan Jalan Provinsi di Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Tantang DLHK Ubah Pola Sampah 2026: Bukan Lagi Angkut Lalu Buang

Kontrak PT SPP Berakhir, Pemko Pekanbaru Amankan Aset Danau Bandar Kayangan

Pelaku Jambret di Tampan Pekanbaru Kabur ke Sumbar, Akhirnya Ditangkap Polisi

Harga CPO Riau Awal 2026 Fluktuatif namun Cenderung Menguat

Terkini

Pemko Pekanbaru Operasikan Simpang Baru Tuanku Tambusai–Jalan Paus, Kemacetan Berkurang

PUPR-PKKP Riau Diminta Segera Rampungkan Pendataan dan Perbaikan Jalan Provinsi di Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Tantang DLHK Ubah Pola Sampah 2026: Bukan Lagi Angkut Lalu Buang

Kontrak PT SPP Berakhir, Pemko Pekanbaru Amankan Aset Danau Bandar Kayangan

Pelaku Jambret di Tampan Pekanbaru Kabur ke Sumbar, Akhirnya Ditangkap Polisi

Harga CPO Riau Awal 2026 Fluktuatif namun Cenderung Menguat

Program MBG Pekanbaru Diperluas, 165 Ribu Peserta Didik Masih Belum Terjangkau

Simpang Pasir Putih Pekanbaru Rusak Parah, Jalan Berlubang Picu Macet dan Bahaya Kecelakaan

Bea Cukai Pekanbaru Amankan 160 Juta Batang Rokok Ilegal, DPRD Minta Pengawasan Ditingkatkan

Flyover Simpang Garuda Sakti Pekanbaru Segera Dibangun, Pemprov Riau Mulai Bebaskan Lahan 2026