GILANGNEWS.COM - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dapat memberikan penjelasan secara detail kepada masyarakat terkait rekomendasi 200 nama mubaligh. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman antar masyarakat dan ormas Islam.
"Jadi kita menghargai, kita tidak suudzon, untuk membantu lembaga, masjid yang membutuhkan mubalig tapi harus dijelaskan agar tidak menimbulkan tafsir liar," ujar Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas ketika ditanya wartawan, Jakarta, Senin (21/5).
Menurutnya, pemerintah juga harus terbuka kepada masyarakat metode apa yang digunakan untuk hasil rekomendasi tersebut. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahpahaman. "Misalnya, apakah rekomendasi Menteri Agama itu yang pro pemerintah saja. Yang tidak masuk maka tidak pro pemerintah, itu merugikan keduanya," ujar Yunahar.