KPU kembalikan berkas hampir 200 caleg mantan napi korupsi ke parpol

Kamis, 26 Juli 2018 | 19:43:06 WIB

Bawaslu mengumumkan 192 nama bakal calon legislatif DPRD yang terindikasi mantan terpidana korupsi.

GILANGNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengembalikan berkas hampir 200 bakal calon legislatif (bacaleg) mantan narapidana kasus korupsi ke partai politik masing-masing, kata salah seorang komisionernya.

Pengembalian ini dimaksudkan supaya partai politik dapat mengganti para bacaleg yang merupakan mantan napi kasus korupsi.

"Prinsipnya kami kembalikan kepada parpol masing-masing, karena tidak sesuai dengan kesepakatan juga antara KPU sama parpol," ujar Pramono Ubaid Tanthowi kepada wartawan di Mahkamah Konstitusi, Kamis (26/07).

Baca Juga Tangkap Dua Terduga Teroris di Bekasi, Densus 88 Sita Spanduk dan Kotak

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengumumkan 192 nama bakal calon legislatif yang terindikasi mantan terpidana korupsi. Jumlah itu tersebar di sembilan propinsi, 92 kabupaten, dan 11 kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, yang resmi diberlakukan pada 3 Juli lalu, praktis melarang pengusulan nama calon legislatif yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.

Larangan itu dituangkan dalam bentuk pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan parpol.

Peraturan ini telah digugat ke Mahakamah Agung (MA) oleh sejumlah mantan napi korupsi.

Sementara itu, KPU akan tetap menjalankan PKPU no. 20 tahun 2018, kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi.

"Sepanjang belum ada putusan dari MA yang belum membatalkan PKPU, kami kembalikan kepada parpol."
Menunggu putusan MA

Namun beberapa parpol keukeuh mengajukan nama mantan napi korupsi.

Politikus Golkar, Dave Laksono mengatakan bahwa partainya belum mengganti bacaleg yang terindikasi mantan napi korupsi karena masih menunggu hasil gugatan PKPU di MA.

"Kalau MA menyatakan itu (PKPU) tidak sah, ya berarti nama-nama tersebut harus dicoret. Kalau misalnya MA menyatakan itu boleh, ya sudah berarti mereka tetap sebagai caleg," ungkapnya kepada BBC News Indonesia.

Golkar, kata Dave, berpegang pada aturan hukum yang belum mencabut hak politik narapidana tersebut.

"Mereka pernah melakukan suatu kesalahan, kekhilafan di masa lalu, tapi mereka masih memiliki hak politik. Itu tidak dicabut oleh negara," imbuhnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan bahwa pihaknya akan mencocokkan daftar nama bakal calon legislatif dengan data dari KPK untuk menapis mantan narapidana korupsi.

Data tersebut berupa daftar dan nomor putusan dari semua kasus yang pernah ditangani KPK.

Tanpa data KPK, proses penapisan atau penyaringan mantan napi korupsi dalam daftar bacaleg mengandalkan iktikad baik dari partai.

"Jadi KPU bisa mengembalikan itu misalkan, satu dia mengakui, pengakuan itu kan itikad yang bersangkutan dan partainya. Yang kedua kalau sudah mengaku kan pasti ada lampiran suketnya (surat keterangan dari pengadilan) dan ada dokumen putusannya," ujar Hasyim.

Ia menambahkan bahwa setelah melalui proses KPU, masyarakat bisa mengecek sendiri nama-nama baleg yang terindikasi mantan napi korupsi di Daftar Caleg Sementara (DCS), yang akan dipajang di Sistem Informasi Calon (Silon) KPU.

KPU kembalikan berkas hampir 200 caleg mantan napi korupsi ke parpol

Berita Lainnya

Ribuan Warga Padati Kampanye Muflihun-Ade: Pilih Pemimpin Sesuai Sunnah, Pesan UUN

Berita Khusus Pilgubri 2018 Kampanye di Kuala Cenaku-Inhu, Syaifullah: Pak Firdaus, Tolong Kami, Jal

Hasto Sebut Megawati Akan Berkontemplasi untuk Tentukan Calon Presiden

PDIP vs Demokrat Debat Panas soal Pemilu 2009, Begini Dulu Hasilnya

Dijenguk DR H Firdaus ST MT, Hj Lina: Beliau Idola Saya Sejak Lama

Ini Hal-hal yang Dilarang Saat Masa Tenang Pemilu 2024

Terkini

DPRD Pekanbaru Soroti DLHK: Rp 9 Miliar Tanpa TPS di Rumbai?

Dari Kantor ke Rumah: KPK Bongkar Aliran Dana Kadishub Pekanbaru

Dishub Pekanbaru dan Polda Riau Bersinergi: Perang Melawan ODOL

Hotel Aryaduta: Ikon Pekanbaru Beralih Jadi Aset Pemprov Riau

Komisi I DPRD Pekanbaru Dorong Pj Walikota Segera Tentukan Plh Sekda, Ini Pesan Robin Eduar

KPK Bantah Tahan Kadishub Pekanbaru, Hanya Lakukan Penggeledahan di Dua OPD

Pekanbaru Tegakkan Aturan Lalu Lintas, 36 Kendaraan ODOL Ditindak dan Pengemudi Diuji Alkohol

DPRD Pekanbaru Ultimatum PT Yabisa: Kembalikan Tarif Parkir Lama

KPK Geledah Dua Kantor Pemko Pekanbaru, Kepala Dishub Ikut Dibawa

Dedy Khairul Ray Bentuk Timsus Obok-obok Pegawai dan Ganti PPTK Keuangan RSD Madani