Wow... KPU Coret Keikutsertaan 11 Parpol di 429 Wilayah karena Tak Lapor Dana Kampanye

Jumat, 22 Maret 2019 | 23:35:05 WIB

GILANGNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) mencoret keikutsertaan 11 partai politik pada Pemilihan Legislatif 2019 di satu provinsi dan 428 kabupaten/kota.

Tindakan ini diambil KPU karena 11 parpol tersebut tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) hingga batas waktu 10 Maret 2019.

"Terdapat 11 partai politik tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten/kota, dengan total 429 wilayah," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari saat dikonfirmasi, Jumat (22/3/2019).

  • Baca Juga Catatan Penyandang Dana KKB Papua Ditemukan, Pimpinan DPRD dan Pejabat Pemda Diperiksa
  • Baca Juga Korban Salah Tangkap Densus 88 di Pekanbaru Dirawat di RS
  • Baca Juga Selama Sebulan Petugas Gabungan Telah Mengklaim Menembak 15 KKB di Puncak Papua
  • Baca Juga Teroris Al-Shabaab Serbu Hotel Berbintang di Somalia

    • Langkah ini diambil KPU berdasarkan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang kewajiban partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota untuk melaporkan dana awal kampanye Pemilu kepada penyelenggara Pemilu paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal kampanye rapat umum.

    Bila aturan itu tak diindahkan, maka mengacu pada pasal berikutnya, 338 ayat (1) UU pemilu, partai politik akan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

    "Jadi sanksi pembatalannya sebagai peserta pemilu (hanya) di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota untuk Pemilu DPRD provinsi dan kabupaten kota yang terkait saja," kata Hasyim.

    Jika nantinya masyarakat tetap mencoblos caleg dari parpol yang dicoret, maka suaranya tetap sah dan dihitung. Tetapi, suara itu dianggap tak bermakna karena tak akan direkapitulasi.

    Menurut data situs resmi KPU, hanya 5 partai menyerahkan LADK lengkap di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, NasDem, dan Golkar.

    Sisanya 11 partai mendapatkan sanksi karena tak menyerahkan LADK di 11 provinsi dan 428 kabupaten/kota.
     

    Berikut daftarnya:

    -PKB: 6 Kabupaten, 3 Kota, tersebar di 6 Provinsi

    -Garuda: 1 Povinsi (Kalimantan Timur), 10 Kabupaten, 20 Kota, tersebar di 26 Provinsi

    -Berkarya: 27 Kabupaten, 1 Kota, tersebar di 11 Provinsi

    -PKS: 8 Kabupaten, 1 Kota, tersebar di 6 Provinsi

    -Perindo: 2 Kabupaten, 2 Kota, tersebar di 4 Provinsi

    -PPP: 19 Kabupaten, 1 Kota, tersebar di 9 Provinsi

    -PSI: 43 Kabupaten, 6 Kota, tersebar di 19 Provinsi

    -PAN: 5 Kabupaten, 2 Kota, tersebar di 2 Provinsi

    -Hanura: 7 Kabupaten, 1 Kota, tersebar di 6 Provinsi

    -PBB: 57 Kabupaten, 1 Kota, tersebar di 18 Provinsi

    -PKPI: 90 Kabupaten, 16 Kota, tersebar di 24 Provinsi

    Berita Lainnya

    Terkini

    Pemko Pekanbaru Operasikan Simpang Baru Tuanku Tambusai–Jalan Paus, Kemacetan Berkurang

    Selasa, 13 Januari 2026 | 21:17:29 WIB

    PUPR-PKKP Riau Diminta Segera Rampungkan Pendataan dan Perbaikan Jalan Provinsi di Pekanbaru

    Selasa, 13 Januari 2026 | 21:14:00 WIB

    DPRD Pekanbaru Tantang DLHK Ubah Pola Sampah 2026: Bukan Lagi Angkut Lalu Buang

    Selasa, 13 Januari 2026 | 21:07:58 WIB

    Kontrak PT SPP Berakhir, Pemko Pekanbaru Amankan Aset Danau Bandar Kayangan

    Selasa, 13 Januari 2026 | 21:01:07 WIB

    Pelaku Jambret di Tampan Pekanbaru Kabur ke Sumbar, Akhirnya Ditangkap Polisi

    Selasa, 13 Januari 2026 | 20:55:32 WIB

    Harga CPO Riau Awal 2026 Fluktuatif namun Cenderung Menguat

    Selasa, 13 Januari 2026 | 20:49:12 WIB

    Program MBG Pekanbaru Diperluas, 165 Ribu Peserta Didik Masih Belum Terjangkau

    Selasa, 13 Januari 2026 | 20:46:19 WIB

    Simpang Pasir Putih Pekanbaru Rusak Parah, Jalan Berlubang Picu Macet dan Bahaya Kecelakaan

    Selasa, 13 Januari 2026 | 20:40:22 WIB

    Bea Cukai Pekanbaru Amankan 160 Juta Batang Rokok Ilegal, DPRD Minta Pengawasan Ditingkatkan

    Selasa, 13 Januari 2026 | 20:35:17 WIB

    Flyover Simpang Garuda Sakti Pekanbaru Segera Dibangun, Pemprov Riau Mulai Bebaskan Lahan 2026

    Selasa, 13 Januari 2026 | 20:26:50 WIB