Ditanya jika ada mitra yang akan mensupport modal ke badan usaha adat LAMR, bagaimana teknis pembagiannya.

"Itu belum lagi, nanti kita bicarakan. Sekarang barangnya (kewenangan mengelola Blok Rokan) saja belum. Tunggu dapat dulu baru kita bahas," ujarnya.

"Sekarang bagaimana kita yakinkan Pemerintah Pusat, bahwa di daerah ini (Riau) baik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun badan usaha milik adat siap mengelola Blok Rokan," sambungnya.

Karena itu, LAMR sudah dari awal berjuang untuk mendapatkan pengelolaan Blok Rokan. Karena menurutnya disamping BUMD, badan usaha milik adat juga mampu mengelola ladang minyak itu.

"Kan Pemda melalui BUMD-nya sudah mendapat porsi 10 persen dari PI. Uruslah itu. Dan kita urus yang 39 persen itu. Karena kita berpikir LAMR juga sedang bersaing dengan badan usaha swasta lainnya, bukan dengan BUMD. Karena BUMD domainnya PI 10 persen, karena itu perintah undang-undang, sedangkan yang LAM perjuangkan bersama elemen masyarakat yang 39 persen," tukasnya.

Sumber : cakaplah.com /  Editor : CCL