"Beliau (Jokowi) menugaskan saya untuk tetap menjadi menteri keuangan, memakai kebijakan fiskal untuk ketahanan ekonomi dan bekerja sama dengan menteri koordinator perekonomian dan menteri ekonomi lain untuk membangun perekonomian yang lebih baik," ucap Sri Mulyani di Istana Negara, Selasa (22/10).
Nama Sri Mulyani memang bukan sosok baru di jajaran kabinet. Ia sudah menjejaki karir menteri sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, SBY mendapuk Sri Mulyani sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Ia menduduki kursi jabatan itu dari 21 Oktober 2004 hingga 7 Desember 2005.
Setelah itu, SBY mengutak-atik kabinet dan memindahkan Sri Mulyani ke Kementerian Keuangan. Ia menjadi Bendahara Negara dari 7 Desember 2005 hingga 20 Mei 2010.
Belum genap sebulan menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani mendapat penghargaaan Euromoney Finance Minister of the Year oleh majalah Euromoney. Ia juga sempat mendapat penghargaan sebagai Finance Minister of The Year dari Emerging Markets pada 2007 dan 2008.
Di sela menjabat sebagai menteri keuangan kala itu, Sri Mulyani mendapat penugasan lain dari SBY, yaitu menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ia menggantikan Boediono yang ditunjuk menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) kala itu.
Sayangnya, belum genap masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Sri Mulyani justru memilih untuk meninggalkan Tanah Air. Ia pergi ke Amerika Serikat karena mendapat tawaran menjadi Direktur Pelaksana di Bank Dunia pada 5 Mei 2010.
Kepergian perempuan kelahiran Lampung, 26 Agustus 1962 itu sempat menimbulkan spekulasi. Tak sedikit kabar berhembus di publik mengenai penyebab kepergian Sri Mulyani.
Beberapa kabar mengatakan Sri Mulyani tak kuat dengan politik anggaran di dalam negeri lantaran tak sengaja mengusik bisnis mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga petinggi Partai Golkar Aburizal Bakrie. Ia menghentikan alokasi anggaran penanganan bencana lumpur Sidoarjo karena menurut hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan kesalahan PT Lapindo Brantas, milik Bakrie.
Selain itu, Sri Mulyani juga mengusut tunggakan utang pajak dan royalti batubara PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resources Tbk (Bumi), dan PT Arutmin Indonesia. Nilai total tunggakan pajak ketiga perusahaan tambang milik keluarga Bakrie itu mencapai Rp2 triliun.
Konflik lain karena pemerintah dan Bakrie berebut 10 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Tak ketinggalan, kasus bailout Bank Century dikabarkan juga sempat membuat Sri Mulyani 'gerah' dengan Indonesia.
Enam tahun berada di Bank Dunia, Sri Mulyani akhirnya kembali ke Indonesia memenuhi tawaran dari Presiden Jokowi. Jokowi memintanya kembali mengurus keuangan negara di Lapangan Banteng, kawasan di mana gedung Kementerian Keuangan berdiri.
Ia dilantik pada 27 Juli 2016 bersama 12 menteri lain yang terpilih dalam perombakan (reshuffle) jilid kedua Kabinet Kerja. Begitu kembali ke dalam negeri, Sri Mulyani langsung mendapat tugas penting dari Jokowi, yaitu mengawal pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang baru saja berhasil digolkan Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Keuangan sebelumnya.
Selain itu, ia juga langsung merombak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 karena dinilai 'besar pasak daripada tiang'. Belum setahun duduk di kursi Menteri Keuangan, lagi-lagi, Sri Mulyani mendapat kiriman penghargaan.
Majalah Finance Asia yang berkedudukan di Hong Kong menobatkannya sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia pada 2017. Setahun berikutnya, giliran World Government Summit yang berlangsung di Uni Emirate Arab menghadiahinya penghargaan Menteri Terbaik di Dunia pada 2018.
Dalam lima tahun ke depan, Sri Mulyani diminta untuk terus mendorong perekonomian Indonesia dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, ia juga mengemban amanat untuk menjaga ketahanan perekonomian dengan meningkatkan investasi.
Tulis Komentar